Kebijakan Ekonomi Pemerintah Saat Pandemi Dinilai Sudah Tepat

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Langkah pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi pada situasi pandemi saat ini, dengan menerapkan kebijakan ekonomi Indonesia yang thinking beyond the curve. Mendapat apresiasi dari Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof Ari Kuncoro.

“Pemerintah tidak buru-buru melakukan pengetatan, tetapi lebih memilih skema work from home. Operasi dari bidang non-esensial dikurangi dan diberlakukannya industri kesehatan inklusif,” ujar Ari Kuncoro dalam keterangan tertulisnya.

Ari Kuncoro menambahkan dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi diperlukan sinyal yang penting karena pelaku usaha sudah berkembang.

Pada saat negara lain menerapkan lockdown, Indonesia memilih skema Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga masyarakat dapat melakukan penyesuaian tanpa menutup jalur logistik, sehingga pertumbuhan ekonomi dan rupiah stabil.

Oleh karena itu, kata dia, kunci dari kestabilan rupiah tidak hanya pada manajemen devisa, tetapi juga bagaimana kebijakan dirancang.

Menurut dia, harus ada iklim usaha yang bagus untuk memulihkan ekonomi Indonesia. UU Cipta Kerja disiapkan agar investasi bersifat thinking beyond the curve.

Selain itu, pembuatan kebijakan harus memperhatikan inovasi kebijakan. Meskipun potensi ekonomi dapat tumbuh lebih dari lima persen, sistem regulasi harus memudahkan untuk berpikir out of the box.

Selain itu, G20 dapat menjadi posisi tawar bagi Indonesia. Indonesia dapat menyuplai tenaga kerja serta menjadikan beberapa wilayah sebagai lokasi pabrik bagi negara-negara yang berkonflik.

Ini adalah kesempatan Indonesia untuk mengenalkan Indonesia ke rantai pasokan Internasional. Di tengah krisis kesehatan yang sedang berlangsung, menurut dia, Presidensi G20 2022 dapat menjadi momentum yang tepat untuk Pemerintah Indonesia mengatur ulang agenda pembangunan jangka Panjang.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini