Jadi, Ketua MPR Cocoknya dari Kubu Mana?

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Saat ini pembahasan terkait posisi paket pemimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) masih cukup hangat dan ramai dibicarakan publik. Saling jual keunggulan antar kubu mewarnai perebutan kursi panas tersebut.

Lalu, apa pendapat pakar terkait perebutan kursi pimpinan di MPR? Kubu siapa yang paling layak?

Menjawab itu, pakar Hukum Tatanegara dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera Bivitri Susanti mengatakan bahwa soal kandidat yang layak masuk dalam paket pemimpin MPR tak perlu ada pengkotak-kotakan.

“Memang tak bisa dihindari jika metode yang dipakai adalah sistem paket, tapi soal jumlah sebaiknya kecil saja. Soalnya tugas mereka secara fungsional cukup kecil, hanya untuk pimpin sidang saja,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa 30 Juli 2019.

Sosok yang kerap disapa Bibip ini juga menjelaskan bahwa paket tak harus melulu dari kubu partai koalisi pemerintah saja atau kubu partai oposisi atau dari perwakilan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Alangkah baiknya dibiarkan dan dicampur saja baik dari koalisi, oposisi dan DPD. Dari situ, menurut Jentera, diambil beberapa orangnya.

Ia menjelaskan, misalnya ada lima orang, berarti satu ketua dan empat orang wakil. Prosesnya dibiarkan saja dalam floor saat masa sidang yang pertama kali. Intinya mereka dipilih menjadi satu kesatuan.

Alasannya, jika paket pimpinan MPR ini diambil dari satu kubu saja, tentu akan ada ketimpangan dalam penerapan demokrasi di Indonesia. Misalkan jika diambil dari kubu oposisi tentunya bakal ada tendensi untuk menyerang pemerintah.

“Saya pribadi tidak melarang bila ada kritik dari pemerintah karena itu menjadi bagian dari penerapan dari demokrasi. Tapi alangkah baiknya dicampur sehingga di level pimpinan yang tertinggi ini ada perdebatan yang substansif sehingga menghasilkan putusan yang adil,” kata Bibip.

Bibip berkata, jika ada pembahasan soal amandemen Undang-undang, maka hal itu perlu diperdebatkan dan dipertimbangkan sedemikian rupa baru diberikan kepada DPR dan fraksi-fraksi terkait untuk dibahas lebih lanjut. (Krisantus de Rosari Binsasi)

Berita Terbaru

Employment from the Village: Koperasi Merah Putih dan Ekonomi Kerakyatan

Oleh : Pratama Dika SaputraGagasan membangun ekonomi nasional dari desa kembali menemukan momentumnya melalui program Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah. Dalam konteks ketimpanganpembangunan yang masih menjadi pekerjaan rumah, pendekatan berbasis desa menjadi strategi yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak. Desa bukan lagi dipandang sebagai objek pembangunan semata, melainkan sebagai subjek utama yang memiliki potensi besar dalammenciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendorong kemandirian nasional. Program Koperasi Merah Putih menjadi representasi nyata dari upaya tersebut, denganorientasi pada penciptaan employment from the village yang berbasis ekonomi kerakyatan.Target ambisius pemerintah untuk membangun lebih dari 25 ribu koperasi dalam waktu singkatmencerminkan keseriusan dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa koperasi harus menjadi institusi ekonomi yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif. Oleh karena itu, koperasi dirancang memiliki fasilitaslengkap seperti gudang, alat pendingin, hingga kendaraan distribusi agar mampu beroperasisecara efektif dan efisien. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokuspada kuantitas, tetapi juga kualitas kelembagaan yang mampu menjawab kebutuhan riilmasyarakat desa.Kehadiran koperasi sebagai agregator ekonomi desa memiliki implikasi besar terhadappenciptaan lapangan kerja. Dengan memotong rantai distribusi yang panjang, koperasi dapatmeningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus membuka peluang kerja baru di sektorlogistik, pengolahan, hingga pemasaran. Model ini memungkinkan masyarakat desa untuk tidaklagi bergantung pada pusat-pusat ekonomi di kota, melainkan menciptakan ekosistem ekonomiyang mandiri di wilayahnya sendiri. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menekanurbanisasi serta mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.Lebih jauh, Koperasi Merah Putih juga dirancang sebagai solusi terhadap persoalan klasik yang dihadapi petani dan nelayan, yakni keterbatasan akses pasar dan pembiayaan. Dengan adanyalayanan simpan pinjam, distribusi pupuk, hingga fasilitas penyimpanan seperti cold storage, koperasi dapat menjadi tulang punggung bagi sektor produktif di desa. Hal ini sejalan denganupaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional, yang sangatbergantung pada optimalisasi potensi daerah.Namun demikian, skala besar program ini juga menghadirkan tantangan yang tidak kecil. Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti mengingatkan bahwa keberhasilan koperasi sangatditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini