News
Updated:

Ketahuan Korupsi, Presiden Malawi Bubarkan Kabinet

Rintani Mundari
Rintani Mundari
264
264
0
Presiden Malawi, Lazarus Chakwera. (Foto: DW)
Baca Juga
Rintani Mundari
Rintani Mundarihttps://www.minews.id

MATA INDONESIA, LILONGWE – Presiden Malawi, Lazarus Chakwera membubarkan seluruh kabinetnya pada Senin (24/1). Alasannya, tiga anggotanya ketahuan terlibat praktik korupsi!

Dalam pidato kenegaraan yang disiarkan di televisi, Presiden Chakwera bersumpah akan memberantas praktik korupsi dalam pemerintahannya dan menegakkan hukum para pejabat publik yang melanggar.

“Saya telah membubarkan seluruh kabinet saya dengan segera, dan semua fungsi kabinet kembali ke kantor saya sampai saya mengumumkan kabinet yang dikonfigurasi ulang dalam dua hari,” tegas Chakwera dalam pidato nasional, melansir Deutsche Welle, Selasa, 25 Januari 2022.

Ketiga menteri yang diduga melakukan praktik korupsi di antaranya, Menteri Pertanahan Kezzie Msukwa, yang dituduh mengambil untung dari kesepakatan tanah yang melibatkan pengusaha Malawi yang berbasis di Inggris.

Kemudian Menteri Tenaga Kerja Ken Kandodo, yang dituduh menyalahgunakan dana Covid-19; dan Menteri Energi Newton Kambala, yang dituduh memanipulasi kesepakatan impor bahan bakar secara ilegal.

Chakwera terpilih pada 2020 dengan janji memerangi korupsi. Dia baru-baru ini mendapat kecaman dari Konferensi Waligereja Malawi (ECM) dan Komite Urusan Publik (PAC) — yang terdiri dari kelompok-kelompok gereja yang bertindak sebagai pengawas pemerintah — karena kelambanannya.

“Jangan ada tersangka, betapapun kuat, kaya, atau siapa koneksi mereka, dilindungi atau dilindungi,” demikian pernyataan baru-baru ini oleh para uskup Katolik dari ECM.

Chakwera juga menjabat sebagai ketua Partai Kongres Malawi (MCP), partai politik tertua di negara itu dan terbesar di Aliansi Tonse yang berkuasa di Malawi.

Presiden telah menghadapi pemberontakan yang berkembang dari dalam aliansi, dengan banyak anggota menuduh MCP melakukan korupsi dan nepotisme, sementara pada saat yang sama mengejar kebijakan ekonomi yang mengancam untuk mendorong negara ke dalam krisis ekonomi penuh.

Malawi adalah salah satu negara terkecil di benua Afrika dengan penduduk terpadat dan salah satu negara termiskin di dunia dengan hampir tiga perempat penduduknya hidup dengan kurang dari 2 USD sehari atau sekitar 28,696 Rupiah.

Malawi telah mengalami banjir besar, kekeringan berkepanjangan, hama perusak tanaman, dan pandemi virus corona — yang menyebabkan 15 persen penduduknya sangat membutuhkan bantuan pangan.

Berita Sebelumnya
Presiden Jokowi Bertemu PM Lee, Pelaku Korupsi Masa Lalu Diburu
Berita Selanjutnya
Cegah Potensi Korupsi, Mendagri Tito Karnavian Dorong Digitalisasi di Berbagai Bidang

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru
Cuitan MIDavina G -

Menjaga Aspirasi Tetap Murni di Tengah Agenda Pemulihan Ekonomi

Oleh: Dhita Karuniawati )*Demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, masukan, dan aspirasi kepada pemerintah. Kebebasan berpendapat menjadi salah satu fondasipenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena memungkinkan lahirnyakebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik. Namun, di tengah upayamemperkuat pemulihan ekonomi nasional, penyampaian aspirasi perlu tetap dijagaagar tidak kehilangan substansinya akibat tindakan yang justru merugikan masyarakatluas.Demonstrasi merupakan instrumen demokrasi yang sah dan telah menjadi bagian dariperjalanan sejarah Indonesia. Berbagai perubahan kebijakan lahir dari dialog yang diawali oleh kritik masyarakat. Oleh karena itu, penyampaian aspirasi yang dilakukansecara damai dan bertanggung jawab bukan hanya menjadi hak warga negara, tetapijuga bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan nasional.Di era digital, dinamika penyampaian aspirasi tidak lagi hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga di media sosial. Informasi dapat menyebar dalam hitungan detik dan memengaruhi persepsi masyarakat secara luas. Kondisi ini membuka peluang bagimunculnya disinformasi, provokasi, maupun narasi yang dapat memperkeruh situasiapabila tidak disikapi secara bijaksana. Karena itu, kedewasaan dalam bermedia sosialmenjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga kualitas demokrasi.Dalam konteks tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengajakmahasiswa untuk menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi sertameningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran hoaks dan berbagai bentukprovokasi di ruang digital yang berpotensi memicu eskalasi situasi. Imbauan tersebutjuga menekankan pentingnya penggunaan media sosial secara bertanggung jawabagar ruang digital tidak menjadi sarana penyebaran informasi yang menyesatkan dan dapat mengganggu stabilitas sosial. Pesan tersebut menjadi relevan mengingat ruang digital kini memiliki pengaruh besarterhadap dinamika di lapangan. Narasi yang dibangun melalui media sosial mampumenggerakkan opini publik, bahkan memicu tindakan spontan yang belum tentudidasarkan pada informasi yang utuh. Oleh sebab itu, literasi digital menjadi kebutuhanmendesak agar masyarakat dapat memilah informasi secara kritis sebelummenyebarkannya.Di sisi lain, organisasi kemahasiswaan juga menunjukkan komitmen terhadappenyampaian aspirasi yang bermartabat. Ketua Umum Pimpinan Pusat KesatuanMahasiswa Hindu Dharma Indonesia...
- Advertisement -

Baca berita yang ini