Jalin Kerjasama dengan Belarusia Lewat Industri Komponen Otomotif

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Kerja sama terus dilakukan oleh pemerintah dengan beberapa negara. Kali ini Belarusia menjadi tujuan kerja sama lewat sector industry komponen otomotif.  

Langkah sinergi itu, akan diwujudkan melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI), antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI dengan Kementerian Perindustrian Belarusia.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Eko S.A. Cahyanto menjelaskan, pihaknya tengah menghimpun masukan dari seluruh unit di lingkungan Kemenperin RI dalam rangka memperbarui serta memfinalisasi konsep LoI kerangka kerja sama industri Indonesia-Belarusia.

“Pada Februari nanti, kami akan Kembali melakukan pertemuan bilateral dengan Belarusia. Semoga tahun ini, kerja sama kedua negara untuk memajukan sektor industri dapat terealisasi,” ujarnya.

Adapun sejumlah sektor yang akan dijalin kerja samanya, antara lain industri komponen otomotif, kimia hulu, dan agro. Salah satu potensi kerja sama yang sedang dipacu, yaitu kolaborasi antara pelaku industri komponen otomotif Indonesia dengan Minsk Automobile Plant (MAZ).

“Kami berharap Indonesia menjadi salah satu negara yang dibidik, karena memiliki potensi pasar yang besar dan kemampuan industri komponen yang berdaya saing,” katanya.

Kerja sama yang bakal disasar oleh MAZ, adalah untuk mendukung tahap pertama produksi delapan model kendaraan yang mereka produksi, di antaranya truk sampah berukuran besar dan kecil, truk roda lima untuk kebutuhan pelabuhan, long wheelbase truck, serta sasis untuk kendaraan khusus.

Selain itu, BUMN Belarusia BATE OJSC, juga sedang mencari mitra potensial untuk impor beberapa produk komponen otomotif, termasuk mitra asal Indonesia.

BATE OJSC adalah perusahaan yang memiliki spesialisasi pada desain dan pembuatan starter juga alternator, untuk mesin truk dan mobil penumpang, bus, mesin pertanian dan mesin untuk tujuan khusus.

Dirjen KPAII optimistis, apabila kerja sama industri Indonesia-Belarusia terlaksana, dapat meningkatkan neraca perdagangan kedua negara.

Nilai ekspor Indonesia ke Belarusia mencapai 38,03 juta US dolar pada 2020. Produk ekspor Indonesia ke Belarusia pada 2020 didominasi oleh berbagai produk industri, antara lain produk perikanan, minyak kelapa sawit dan turunannya, kontak lensa, serta kertas dan karton multi-lapis.

Eko menambahkan, Indonesia juga memiliki potensi dalam meningkatkan nilai ekspor ke Belarusia untuk beberapa produk industri, antara lain kendaraan bermotor, telepon genggam, alat permesinan dan komponen, serta besi dan baja.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini