Negara Tidak Perlu Takut Jika Kapal AS Parkir Dekat Papua

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Amerika Serikat (AS) mengirimkan senjata mematikannya ke Guam yaitu kapal selam pembawa rudal balistik dan hulu ledak nuklir, USS Nevada. Kehadiran Angkatan Laut AS merupakan komitmen Washington dalam menjaga stabilitas di wilayah Indo Pasifik.

Kehadiran ini merupakan kunjungan pertama kapal selam rudal balistik yang terkadang juga disebut sebagai ‘boomer’ di Guam sejak tahun 2016. Adapun Guam merupakan bagian dari wilayah AS yang terletak 1.830 km dari ibukota Provinsi Papua, Jayapura. Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menegaskan jika negara tidak perlu takut menanggapi hal ini.

“Negara tidak perlu takut terhadap hal tersebut, yang paling penting justru menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menjaga eksistensi Indonesia di tengah intervensi dan pengaruh banyak pihak,” kata Stanislaus kepada Mata Indonesia News, Selasa 18 Januari 2022.

Sementara itu, menurut analis kemunculan kapal selam ini umumnya jarang diumumkan karena dampaknya diprediksi cukup sensitif. Thomas Shugart, mantan kapal selam Angkatan Laut AS dan analis di Center for a News American Security menilai jika hal tersebut merupakan simbol tegas kepada Cina dan Korea Utara.

“Itu mengirimkan pesan-disengaja atau tidak, kami dapat memarkir 100 hulu ledak nuklir aneh di depan pintu Anda dan Anda bahkan tidak akan mengetahuinya atau tidak dapat berbuat banyak,” katanya.

Hal serupa juga dikatakan oleh analis profesor perang dan strategi di King’s College London, Alessio Patalano. Ia memprediksi kehadiran USS Nevada menghadirkan peluang kerja sama dengan beberapa negara di kawasan.

“Kehadiran kapal jenis ini, terutama dalam pelatihan dan latihan, menambah kesempatan penting untuk belajar bagaimana memburu aktor lain di wilayah tersebut,” kata Patalano.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Sistem Kontrak Kerja jadi Masalah Generasi Muda, GMNI Singgung Keadilan Ketenagakerjaan di Indonesia

Sistem Kontrak Kerja jadi Masalah Generasi Muda, GMNI Singgung Keadilan Ketenagakerjaan di Indonesia Kondisi ketenagakerjaan saat ini menghadirkan berbagai tantangan signifikan yang berdampak pada kesejahteraan pekerja, terutama dalam menghadapi ketidakpastian kerja dan fenomena fleksibilitas yang eksploitatif atau dikenal sebagai flexploitation. Sistem kontrak sementara kerap menjadi salah satu akar permasalahan, karena tidak menjamin kesinambungan pekerjaan. Situasi ini semakin diperburuk oleh rendahnya tingkat upah, yang sering berada di bawah standar kehidupan layak, serta minimnya kenaikan gaji yang menambah beban para pekerja. Selain itu, kurangnya perlindungan sosial, seperti jaminan kesehatan yang tidak memadai, serta lemahnya penegakan hukum memperkuat kondisi precarization atau suatu kerentanan struktural yang terus dialami oleh pekerja. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya negara juga menjadi penghambat dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif yang potensial, di mana banyak pekerja terjebak dalam tekanan produktivitas tanpa disertai perlindungan hak yang memadai. Dalam konteks ini, generasi muda, termasuk kader-kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dinamika pasar kerja yang semakin eksploitatif. Generasi ini kerap menghadapi kontradiksi antara ekspektasi tinggi terhadap produktivitas dan inovasi dengan realitas kerja yang penuh ketidakpastian. Banyak dari mereka terjebak dalam sistem kerja fleksibel yang eksploitatif, seperti tuntutan kerja tanpa batas waktu dan kontrak sementara tanpa jaminan sosial yang memadai. Akibatnya, kondisi precarization semakin mengakar. Bagi kader GMNI, yang memiliki semangat juang dan idealisme tinggi untuk memperjuangkan keadilan sosial, situasi ini menjadi ironi. Di satu sisi, mereka harus tetap produktif meskipun kondisi kerja tidak mendukung, sementara di sisi lain mereka memikul tanggung jawab moral untuk terus memperjuangkan aspirasi kolektif para pekerja. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kesejahteraan individu, tetapi juga dapat mengikis potensi intelektual, semangat juang, serta daya transformasi generasi muda dalam menciptakan struktur sosial yang lebih adil. Oleh karena itu, peran negara menjadi sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang konkret dan menyeluruh. Kebijakan ini harus memastikan pemenuhan hak-hak dasar pekerja, termasuk perlindungan sosial yang layak, serta penegakan regulasi yang konsisten untuk mengurangi ketimpangan dan menghentikan eksploitasi dalam sistem kerja fleksibel. Tanpa langkah nyata tersebut, ketimpangan struktural di pasar tenaga kerja akan terus menjadi ancaman bagi masa depan generasi muda dan stabilitas tatanan sosial secara keseluruhan.
- Advertisement -

Baca berita yang ini