Dinkes Papua Jamin Tak Ada Istilah Vaksin Kadaluwarsa

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAYAPURA – Dinas Kesehatan Papua menjamin dan mengingatkan warga Papua supaya tak terjebak dalam istilah vaksin Covid-19 kadaluwarsa.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aaron Rumainum menegaskan, tidak ada istilah mendekati kedaluwarsa untuk vaksin virus corona.

Dalam dunia kesehatan, menurut Aaron, ada dua istilah yang berlaku yakni kedaluwarsa dan tidak. ”Kami dari dinas Kesehatan Provinsi Papua menyuntik masyarakat itu dengan vaksin yang tidak kedaluwarsa,” kata Aaron di Jayapura, Jumat 14 Januari 2022.
IA mencontohkan, vaksin AstraZeneca (AZ) yang telah diterima Dinkes sebanyak 30 vial dari Papua Barat pada 7 Januari 2022 sore hari. Vaksin tersebut akan kedaluwarsa pada 17 Januari 2022. Dinas Kesehatan Papua juga meminta masyarakat tidak takut divaksin, karena vaksin dosis pertama, kedua maupun vaksin Booster yang dimiliki tidak kadaluwarsa.

”Apakah dengan kedaluwarsa pada tanggal tersebut lantas tidak boleh disuntikkan hari ini atau kemarin?,” ujar Aaron.

Ia menjelaskan stok vaksin Covid-19 untuk Papua terbatas jumlahnya. Aaron menambahkan, jika ada yang butuh dosis kedua maka vaksin tersebut bisa digunakan, apalagi jumlah vaksin terbatas dan harus dimanfaatkan secara maksimal.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini