Tahun 2022 Menuju Transformasi Ekonomi Desa

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) penting dalam melakukan transformasi ekonomi di desa. Apalagi, sejak 2015, pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar Rp 400,1 triliun

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam acara peluncuran Sertifikat Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Rakornas BUM Desa 2021 di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Senin, 20 Desember 2021.

Presiden mengatakan, di masa pandemi Covid-19, ekonomi pedesaan menjadi salah satu penyelamat di saat perekonomian di perkotaan terganggu.

”Semuanya harus berani mengubah, transformasi ekonomi di desa ini sangat penting sekali. BUM Desa juga harus bertransformasi, tidak rutinitas, tidak menggarap hal-hal yang hanya untuk desa, tapi juga punya visi besar, bisa lari ke pasar-pasar yang lebih besar, apalagi ke pasar-pasar ekspor,” ujar Presiden Jokowi.

Ia juga mengajak masyarakat untuk membangun dan menjadikan desa sebagai basis kegiatan ekonomi yang produktif. BUM Desa dan BUM Desa Bersama dapat memacu pertumbuhan usaha baru.

Presiden Jokowi meminta agar BUM Desa dapat mengonsolidasikan usaha rakyat untuk memudahkan pasokan kebutuhan masyarakat. Selain itu, perusahaan swasta maupun BUMN dapat melibatkan BUM Desa dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

“Hasil-hasil perkebunan yang gede-gede rakyat hanya menonton, melihat tambang diambil keluar dari daerah, keluar dari desa, rakyat hanya menonton, libatkan. Nanti akan saya sampaikan secara tegas melibatkan BUM Desa, BUM Desa Bersama, dalam kegiatan-kegiatan mereka,” katanya.

Presiden Jokowi meminta agar BUM Desa dapat mengembangkan hasil produksi pertanian dan hortikultura ke pasar internasional. Sebagai contoh, sebuah desa di Kalimantan Timur telah mengekspor lidi dari kelapa sawit dan nipah, serta arang kayu halaban.

“Ini bagus sekali bisa melompat. Kalau ini namanya melompat karena tidak hanya berjualan di desa itu tidak berjualan untuk domestik tetapi sudah bisa masuk ke pasar ekspor dan sekarang ini peluang-peluang seperti itu sangat banyak sekali,” kata Jokowi.

Ia juga cerita, ketika ke Kabupaten Ngawi menemukan seorang petani muda yang bisa menghasilkan alpukat yang besar-besar hasil dari kultur jaringan dengan tissue culture. Ia Juga mendapati pisang juga besar-besar dan bagus. “Seperti ini contoh yang baik dan BUM Desa dan oleh BUM Desa Bersama dapat mengembangkanya. Kalau kualitasnya seperti itu, bukan sangat gampang, tapi sangat mudah, sangat mudah sekali untuk mengekspor,” katanya.

Ia berharap, desa bisa bekerja sama. Misalnya, dengan IPB atau universitas lain untuk peningkatan produk-produk hortikultura agar kualitasnya bisa lebih baik dan bisa masuk ke pasar yang lebih besar, ke pasar ekspor, misalnya.

Sejak 2015 hingga saat ini pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar Rp 400,1 triliun. Ia mengingatkan agar penyalurannya bijak dan tepat sasaran. “Hati-hati pengelolaan dana desa yang jumlahnya tidak sedikit, jumlahnya sangat besar sekali, sekali lagi Rp400,1 triliun, itu duit gede sekali. Begitu salah sasaran, begitu tata kelolanya tidak baik, bisa lari ke mana-mana. Ini perlu saya ingatkan,” tegasnya.

Secara rinci Presiden Jokowi menyampaikan, anggaran Dana Desa pada 2015 sebesar Rp20,8 triliun, tahun 2016 Rp46,7 triliun, tahun 2017 Rp59,8 triliun, tahun 2018 Rp59,8 triliun, tahun 2019 Rp69,8 triliun, tahun 2020 Rp71,1 triliun, dan tahun 2021 sebesar Rp72 triliun. “Kalau kita lihat APBD Desa juga meningkatnya drastis sekali. (Tahun) 2014 itu rata-rata Rp329 juta, 2015 itu sudah naik menjadi Rp701 juta, 2021 Rp1,6 miliar,” imbuhnya.

Presiden Jokowi menegaskan, sejak 2014 pemerintah telah berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, perbatasan, dan dari desa. Pemerintah, menurut Presiden Jokowi, tidak hanya membangun proyek yang besar-besar, seperti jalan tol, pelabuhan-pelabuhan besar, atau airport atau bandara. Tetapi juga jalan-jalan di kampung, jalan-jalan di desa, embung-embung kecil yang ada di desa, dan memperbaiki pasar-pasar rakyat yang ada di desa-desa.

“Dari data yang saya miliki, fisiknya yang sudah terbangun itu juga kelihatan. Jalan desa, misalnya, sudah terbangun 227 ribu kilometer jalan desa, embung yang kecil-kecil 4.500 unit, irigasi 71 ribu unit, jembatan 1,3 juta meter, pasar desa ada 10.300 unit, BUMDes saat ini juga telah mencapai 57.200 unit. Ini kelihatan, kelihatan, kelihatan,” ujarnya.

Tak hanya itu, dana tersebut untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa. Di antaranya, pembangunan prasarana penyediaan air bersih sepanjang 1,2 juta kilometer, posyandu 38 ribu unit, polindes 12 ribu unit, hingga drainase 38 juta meter. Sumur 59 ribu unit, PAUD ada tambahan 56 ribu unit PAUD, fasilitas olahraga, MCK, untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Penguatan Resiliensi Media Dukung Ketahanan Nasional di Ruang Digital

Oleh: Nazira Billa Putri )*Transformasi digital telah membuka peluang besar bagi masyarakat untukmemperoleh informasi secara cepat dan luas. Di sisi lain, perkembangantersebut juga memunculkan tantangan berupa penyebaran hoaks, misinformasi, dan disinformasi yang semakin sulit dibedakan dariinformasi yang benar. Dalam situasi seperti ini, penguatan resiliensi media menjadi faktor penting untuk mendukung ketahanan nasional di ruangdigital sekaligus menjaga kualitas informasi yang diterima masyarakat.Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam membangunekosistem informasi yang sehat melalui penguatan peran media danpeningkatan kualitas layanan digital. Langkah tersebut menjadi bagiandari strategi nasional untuk memastikan ruang digital Indonesia tetapmenjadi sarana yang aman, produktif, dan mampu memperkuat persatuanbangsa di tengah derasnya arus informasi global.Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasidan Digital, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan bahwa pers memiliki posisistrategis sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi hoaks dandisinformasi. Menurutnya, media yang menjalankan fungsi jurnalistiksecara profesional menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitasinformasi yang beredar di tengah masyarakat.Fifi menilai kecepatan perkembangan teknologi tidak boleh mengurangikomitmen terhadap akurasi informasi. Karena itu, pemerintah bersamainsan pers memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan setiapproduk jurnalistik tetap mengedepankan kepentingan publik sertamemberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Pendekatan tersebutmenjadi semakin penting ketika ruang digital dipenuhi arus informasi yang bergerak sangat cepat dan tidak seluruhnya melalui proses verifikasi.Pandangan serupa disampaikan Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat,yang menilai pers tetap menjadi kebutuhan penting masyarakat di tengahledakan informasi digital. Menurutnya, informasi kini telah menjadikebutuhan mendasar sehingga masyarakat membutuhkan sumberinformasi yang dapat dipercaya sebagai rujukan dalam memahamiberbagai peristiwa.Di tengah meningkatnya volume informasi, keberadaan media profesionalmenjadi penentu kualitas ruang publik. Media yang mengedepankanprinsip verifikasi, keberimbangan, dan tanggung jawab sosial akanmemperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mengurangi ruang bagiberkembangnya informasi yang menyesatkan.Upaya memperkuat ketahanan informasi juga didukung melalui berbagaiinovasi digital yang dikembangkan pemerintah. Pengakuan internasionalterhadap tiga inovasi Indonesia dalam ajang World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2026 menjadi bukti bahwa transformasidigital nasional semakin mampu menghadirkan solusi yang bermanfaatbagi masyarakat.Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menilai pencapaiantersebut menunjukkan kualitas inovasi digital...
- Advertisement -

Baca berita yang ini