Pemerintah Tegas Menjaga Kekayaan Sumber Daya Alam di Papua

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah RI tegaskan komitmen untuk menjaga wilayah Papua dari pengaruh dan kepentingan asing. Hal ini mengacu pada adanya informasi yang menyebut jika Indonesia akuisisi 51 persen saham PT Freeport Indonesia akan berdampak pada lepasnya Papua.

Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menilai bahwa Indoenesia merupakan negara berdaulat sehingga tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan asing.

“Indonesia negara berdaulat, tentu saja tidak boleh terpengaruh dan tunduk oleh kekuatan asing. Papua yang kaya SDA tentu menjadi daya tarik termasuk dengan propaganda tertentu untuk kepentingan asing. Pemerintah Indonesia harus tegas untuk berdaulat,” kata Stanislaus kepada Mata Indonesia News, Minggu 26 Desember 2021.

Sebelumnya ada informasi yang menyebut bahwa Presiden Jokowi mendapatkan kabar bahwa jika akuisisi PT Freeport Indonesia akan menyebabkan dampak yang begitu luas bagi Indonesia. Bahkan ada menteri yang sempat ragu terkait rencana tersebut.

“Waktu kita mau ambil Freeport kembali, mayoritas informasi yang saya terima memang semuanya menakutkan, menakutkan semuanya. Nanti Papua akan goncang, Papua akan lepas, Amerika marah,” kata Jokowi.

Meski demikian, mantan Wali Kota Solo itu tetap apda keputusannya untuk mengakuisisi Freeport. Hal ini membuahkan hasil karena dinilai menghasilkan keuntungan.

“Kalau kita mau lepas lagi, kita untungnya gede banget, sudah balik, tapi ndak (akan dijual lagi), sudah mayoritas. Yang menentukan kita,” kata Jokowi.

Presiden menegaskan Indonesia memetik buah dari kebijakan tersebut. Indonesia bisa menentukan arah kebijakan perusahaan tambang di Papua itu.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini