Amankan Natal dan Tahun Baru, Polda Papua Terjunkan 1.860 Personel

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-1.860 personel Polda Papua diterjunkan untuk pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru. Aparat fokus untuk mencegah kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa selama perayaan Natal dan Tahun Baru.

Kepala Biro Operasi Polda Papua Komisaris Besar Tri Admojo di Jayapura, mengatakan, para personel ini tersebar di 28 kabupaten dan satu kota di seluruh Provinsi Papua.

Personel tidak hanya mengamankan ibadah Natal, tetapi juga memastikan protokol kesehatan Covid-19 tetap terlaksana.

Sementara itu, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren mengimbau masyarakat agar ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang Natal dan tahun baru (Nataru).

“Kepada seluruh elemen masyarakat baik pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan dan masyarakat adat, turut serta menjaga keamanan dilingkungan sekitar agar menyambut Natal kelahiran Yesus Kristus penuh suka cita dengan cinta kasih bersama keluarga,” katanya.

Mantan anggota DPR Papua Barat ini meminta masyarakat tidak melakukan tindakan yang dapat mencoreng makna Natal. Hal ini seperti yang terjadi di Manokwari, Teluk Bintuni, Sorong dan Maybrat.

“Natal tinggal menghitung hari, jangan nodai dengan tindakan-tindakan yang dapat mencoreng makna Natal. Masyarakat jangan takut beribadah dan merayakan Natal penuh kedamaian seperti tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

Calon Bupati Manokwari Selatan (Mansel) ini juga mengajak masyarakat agar tetap menjaga kedamaian agar tetap fokus melayani Tuhan. Ia juga mengharapkan aparat keamanan tidak melakukan pengamanan yang berlebihan, karena dapat membuat masyarakat ketakutan.

“Kepada pihak TNI-AD dan Polri dapat berbaur dengan masyarakat, seperti saudara atau keluarga sendiri di lingkungan pengamanan, sehingga warga menjadi nyaman dan tenang,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Anggaran Pendidikan Naik, Bukan Turun: Meluruskan Isu MBG dan APBN 2026

Oleh : Dr. Ahmad Budidarma, S.Kom, MM Penelaah Teknis Kebijakan Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemdikdasmen Belakangan ini, ruang publik diramaikan oleh narasi bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah “menggerus” anggaran pendidikan. Isu tersebut menyebar luas di media sosialdan sebagian ruang diskusi publik, memunculkan kekhawatiran bahwa komitmen negara terhadap sektor pendidikan tengah mengalami penurunan. Kekhawatiran ini tentu dapatdipahami. Pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa; setiap perubahan alokasi anggaranselalu sensitif dan mudah memicu respons emosional. Namun, bila kita merujuk pada dokumen resmi pemerintah dalam Rancangan APBN 2026 serta penjelasan yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, fakta yang muncul justru sebaliknya: anggaran pendidikan tahun 2026 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah tetap menjaga amanat konstitusi untuk mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja negara untuk fungsi pendidikan. Artinya, secara normatif dan fiskal, komitmen tersebut tetap terpelihara. Kenaikan ini juga tercermin pada pagu anggaran Kementerian Pendidikan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini