MATA INDONESIA, JAKARTA – Banyaknya penduduk di suatu wilayah kerapkali menimbulkan permasalahan. Jika tidak segera ditangani akan berdampak bagi kemiskinan di wilayah yang padat penduduk. Hal ini terjadi karena terbatasnya sumber daya. Untuk itulah pemerintah menerapkan program transmigrasi.
Program yang bertujuan untuk memindahkan penduduk di suatu wilayah yang padat penduduk ke wilayah lain yang masih sedikit penduduknya guna menciptakan pemerataan penduduk.
Dengan adanya program ini, diharapkan para transmigran mampu mengolah sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Adanya transmigrasi ini dapat mengaktifkan wilayah-wilayah lain dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
Pemerintah berharap program transmigrasi dapat menghilangkan stigma “pemisahan suku tertentu”. Dan dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia guna menciptakan identitas nasional.
Transmigrasi di Indonesia ternyata sudah berlangsung sejak awal abad ke-19, yakni di masa penjajahan Belanda. Mulai kurun waktu 1905 – 1941. Kala itu, pemerintah kolonial Belanda menerapkan transmigrasi guna mengurangi kepadatan penduduk di pulau Jawa.
Selain itu, program ini bertujuan untuk memasok tenaga kerja di perkebunan pulau Sumatera. Puncak program transmigrasi terjadi di tahun 1929. Saat itu sebanyak 235.000 pekerja kontrak cultuurstelsel yang berasal dari pulau Jawa pindah ke pesisir timur Sumatera
Program ini sempat memudar di akhir masa penjajahan Belanda di Indonesia. Namun pasca Indonesia merdeka, di masa pemerintahan Soeharto (Orde Baru), transmigrasi kembali ada untuk mengatasi permasalahan ekonomi.
Di masa ini, terjadi perpindahan besar-besaran penduduk pulau Jawa ke wilayah-wilayah lain. Bahkan, penerapannya lebih luas cakupannya daripada transmigrasi kolonial Belanda, yakni meliputi pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, hingga ke Papua.
Kemudian, jika program transmigrasi di masa kolonial Belanda bertujuan untuk menggencarkan bidang pertanian, maka program transmigrasi yang di masa Orde Baru untuk mengurangi kemiskinan di wilayah padat penduduk. Selain itu menyediakan tenaga kerja di luar pulau Jawa, dan mendorong perubahan pola bercocok tanam guna memanfaatkan lahan persawahan.
Puncaknya terjadi di tahun 1979. Ada sekitar 2,5 juta jiwa yang pindah tempat tinggal melalui program transmigrasi. Inilah yang membuat dampak demografi sangat besar di sejumlah wilayah.
Program transmigrasi ini juga menghasilkan dua Ibu Kota Provinsi baru, yakni Bulungan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat dan Mamuju sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Barat.
Tercatat, pemukiman para transmigran menghasilkan 3.055 desa baru, dan dari jumlah tersebut, 1.183 desa sudah mendapat pengakuan pemerintah.
Pasca jatuhnya rezim Soeharto, pemerintah Indonesia masih tetap menjalankan program ini kembali. Namun skalanya mulai berkurang karena minimnya anggaran. Pada tahun 2004 – 2009, program transmigrasi berjalan kembali sebagai pendekatan untuk mendukung jalannya pembangunan daerah.
Dukungan ini dilakukan melalui penyediaan kebutuhan tenaga kerja terampil, perluasan kesempatan kerja, dan pembangunan pusat-pusat produksi.
Reporter: Intan Nadhira Safitri