AS Bakal Sanksi Rusia Jika Menyerang Ukraina

Baca Juga

MATA INDONESIA, WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia, Vladimir Putin bahwa Barat akan memberlakukan sanksi ekonomi dan hal lain, jika Moskow benar-benar menyerang Ukraina.

Sebagaimana diketahui, kedua pemimpin negara itu akan mengadakan pertemuan secara virtual dan membahas masalah Ukraina serta hubungan AS-Rusia yang telah tenggelam ke titik terendah sejak akhir Perang Dingin –lebih dari tiga dekade lalu.

Putin menanggapi peringatan tersebut dengan tuntutan akan jaminan yang dapat diandalkan dan mengikat secara hukum terhadap ekspansi NATO ke arah timur dan mengeluhkan upaya NATO untuk mengembangkan wilayah Ukraina, kata Kremlin.

Gedung Putih mengatakan Presiden Biden tidak membuat jaminan apa pun untuk membatasi ekspansi NATO terkait Ukraina.

“Saya akan memberi tahu Anda dengan jelas dan langsung bahwa Presiden Biden tidak membuat komitmen atau konsesi semacam itu. Dia mendukung proposisi bahwa negara-negara harus dapat dengan bebas memilih dengan siapa mereka bergaul,” kata penasihat keamanan nasional Biden, Jake Sullivan.

Tidak ada terobosan yang dilaporkan tetapi kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan komunikasi, suatu perkembangan yang dapat menurunkan ketegangan global.

Kremlin berulang kali membantah menyembunyikan niat untuk menyerang Ukraina dan mengatakan penumpukan pasukan di perbatasan selatannya bersifat defensive. Akan tetapi, negara-negara tetangga dan AS membunyikan alarm.

Biden memperingatkan Putin bahwa dia bisa menghadapi sanksi ekonomi yang keras, gangguan pipa gas Nord Stream 2 ke Eropa, dan bahwa AS beserta sekutu Eropa akan memberikan kemampuan pertahanan tambahan ke Ukraina.

“Presiden menjelaskan bahwa AS dan Sekutu kami akan merespons dengan tindakan ekonomi dan tindakan lain yang kuat jika terjadi eskalasi militer,” kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan, melansir Reuters, Rabu, 8 Desember 2021.

“Hal-hal yang tidak kami lakukan tahun 2014, kami siap untuk melakukannya sekarang. Jika terjadi serangan, maka AS akan berusaha merespons secara positif jika sekutu Baltik meminta ekstra kemampuan atau penempatan,” tutur Sullivan kepada wartawan setelah panggilan telepon, merujuk pada reaksi aneksasi Rusia atas Krimea dari Ukraina.

Tahun 2014, Washington berfokus terutama pada bantuan defensif dan tidak mematikan setelah aneksasi Rusia atas Krimea karena takut akan meningkatkan krisis.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini