Asik, Sebentar Lagi Pergi Umrah Cukup Lewat Toko Online

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Beberapa tahun mendatang umat Islam yang ingin umrah di Makkah mungkin tidak perlu lagi mendatangi kantor Kementerian Agama setempat untuk mengurusnya. Sebab, kementerian itu sedang mempersiapkan pengembangan umrah digital.

Saat ini kementerian pimpinan Lukman Hakim Saifuddin tersebut sedang mempersiapkan segala sesuatunya bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Mereka mencari titik temu untuk menentukan legalitas yang tidak menyimpangi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji.

“Ada kesepahaman bahwa pengembangan umrah digital harus bertitik tolak dari prinsip penyelenggaran umrah oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU),” kata Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus pada Kementerian Agama, Arfi Hatim di Jakarta.

Menurut Arfi, pengembangan umrah digital diputuskan akan bersifat optional atau pilihan.

Artinya, masyarakat yang akan berangkat umrah akan disodori dua cara. Pertama, mendaftar di PPIU secara langsung. Kedua, memilih paket PPIU yang ada di market place dengan keberangkatan tetap oleh PPIU.

Untuk mewujudkan ibadah umrah digital Kementerian Agama bekerja sama dengan dua toko online yaitu Traveloka dan Tokopedia. Meski begitu kedua marketplace tersebut tidak bertindak sebagai penyelenggara umrah.

Pada rapat dengan Kementerian Kominfo menyepakati pembentukan task force terkait pengembangan umrah digital. Gugus tugas tersebut diharapkan mampu merespon disrupsi inovasi secara tepat.

Di era digital, rentan terjadi perubahan model bisnis, proses bisnis, hingga ekosistem di sektor manapun, termasuk umrah.

Kemenag dan Kominfo akan terus berkoordinasi untuk mensinergikan kebijakan. Sesuai ranahnya, Kominfo berwenang mengatur unicorn, sedangkan Kemenag berwenang mengatur penyelenggaraan umrah.

Masukan dari berbagai pihak patut didengar untuk menemukan skema terbaik dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah ke depan. Salah satunya, memfasilitasi kerjasama antara PPIU dengan unicorn. Dengan demikian, kedua pihak bisa saling bersinergi, bukan saling meniadakan.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini