Merasa Dijebak tvOne, Nirina Zubir Walkout saat Acara Live

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Nirina Zubir mengungkapkan kekesalannya pada tvONE. Mantan VJ MTV itu merasa dijebak oleh salah satu tv swasta tersebut.

Nirina diundang tvOne di program ‘Apa Kabar Indonesia Malam’ secara daring. Nirina hadir bersama kuasa hukumnya dan ada sosok yang mengaku kuasa hukum tesangka kasus mafia tanah.

Adu argumen sempat terjadi antara Nirina dan kuasa hukum tersangka yang bernama Syahrudin. Nirina mengaku tak kenal dengan kuasa hukum tersebut karena yang diketahui bukan Syahrudin yang menjadi kuasa hukum tersangka.

Nirina meluapkan kekecewannya kepada tvOne karena sebelumnya tidak ada perjanjian mendatangkan sosok kuasa hukum tersangka, hanya pihak dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) Jakarta Barat.

Selain di acara live tersebut, Nirina mengungkapkan kekesalannya melalui Instagram Story. Dia menunggu permintaan maaf dari tvOne.

“Sumpah kecewa banget dengan tvOne. Nirina nggak ngerti. Nirina sudah memberikan waktu banyak banget dari jam 05.30 pagi untuk wawancara dan memberikan semua pikiran Nirina dan membagikan pengalaman di tvOne,” ujarnya.

“Tapi apa yang terjadi? tvOne menjebak Nirina live dengan seseorang yang mengaku kuasa hukum dari tersangka, Riri Kasmita, yang kita ketahui bukan dia (kuasa hukumnya). Kalaupun dia lawyer baru, banyak pasti lawyer-lawyer bermunculan di situasi seperti ini,” katanya.

“Tapi, masa sih dikasih panggung sama tvOne. I’m disappointed. Saya dan juga lawyer saya meminta permohonan maaf dari tvOne. Saya tunggu,” ungkapnya.

Nirina menjadi korban penipuan mantan asisten rumah tanggannya, Riri Khasmita. Sosok tersebut disebut sebagai mafia tanah. Riri mengambil aset ibunda Nirina, Cut Indria Martini. Riri tak bekerja sendiri, tapi dibantu suaminya.

Riri dan suaminya, Erwin Riduan sudah diamankan polisi dan dijerat dengan Pasal 263, 264, 266 KUHP dengan ancaman penjara 7 tahun.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini