Pemerintah Kota Bandung Bertekad Awasi Ketat Mobilitas Penduduk Jelang Libur Nataru

Baca Juga

MATA INDONESIA, BANDUNG – Pengawasan mobilitas penduduk akan diperketat di Kota Bandung, Jawa Barat.

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) pada Satpol PP Kota Bandung Idris Kuswandi, kamis 18 November 2021.

“Sistem pengawasan melalui aplikasi Pedulilindungi pada tempat-tempat yang sudah diharuskan. Kemudian, rutin pengawasan di pembelajaran tatap muka (PTM) setiap Senin dan Rabu oleh kewilayahan,” ujar Idris di Balai Kota Bandung, Kamis 18 November 2021.

Pengawasan penerapan PPKM level 2 dilakukan dengan rutin berpatroli pada siang dan malam dengan membagi ke dalam dua tim.

Tim pertama bertugas mengedukasi dan tim kedua melakukan pengawasan ke tempat-tempat keramaian pagi hari, seperti ke pasar tradisional oleh bidang linmas.

Idris mengutarakan, linmas dan Satpol mojang, menurutnya, rutin digelar menggunakan kendaraan operasional. Adapun kendala yang biasa ditemui, Idris menyebut tetap ada, salah satunya sinkronisasi antara Satgas kecamatan dengan tingkat kota.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mengawal Reformasi dengan Solusi Lebih Penting daripada Narasi Krisis

Oleh: Rian Suryono )*Wacana Reformasi Jilid II yang disampaikan oleh aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Jawa Tengah kembali memunculkan perdebatan mengenai kondisi bangsa saat ini. Aspirasi yang disampaikan mahasiswa merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Namun, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia, mengedepankan solusi konkret jauh lebih penting dibanding membangunnarasi krisis yang berpotensi memperlemah optimisme publik.Tantangan ekonomi nasional memang menjadi perhatian banyak pihak. Perlambatan ekonomi global, ketidakpastian pasar internasional, dan perubahan dinamika geopolitik dunia memberikan tekanan terhadapberbagai negara, termasuk Indonesia. Kondisi tersebut menuntutpemerintah untuk bekerja lebih keras sekaligus lebih cermat dalammenyusun kebijakan.Pemerintah melalui Istana Kepresidenan menunjukkan sikap terbukaterhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Respons yang diberikan menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup ruang dialog dan tetap menghargai masukan dari berbagai kelompok, termasukmahasiswa.Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa tuntutanyang disampaikan mahasiswa diterima sebagai masukan yang berhargabagi pemerintah. Namun, ia menjelaskan bahwa persoalan ekonomimemiliki tingkat kompleksitas yang tinggi sehingga tidak dapatdiselesaikan secara instan dalam tenggat waktu tertentu.Penjelasan Prasetyo menunjukkan bahwa pengelolaan ekonomi nasionalmemerlukan proses...
- Advertisement -

Baca berita yang ini