MATA INDONESIA, JAKARTA-Program Kartu Prakerja yang diluncurkan pemerintah Indonesia, mendapat pengakuan dari Bank Dunia. Program tersebut dinilai sebagai program perlindungan sosial (perlinsos) ideal bagi negara berkembang yang terdampak pandemic covid-19.
Managing Director of Development Policy and Partnerships Bank Dunia Mari Elka Pangestu mengatakan program perlindungan sosial yang ideal harus membangun modal manusia dengan memberikan pelatihan keterampilanketerampilan yang dibutuhkan di masa depan.
“Program perlindungan sosial cash plus juga harus dapat menjangkau sektor informal, perempuan, penyandang disabilitas, dan menggunakan fintech, pendaftaran online, serta pendaftaran jarak jauh,” katanya.
Dirinya juga mengatakan program perlinsos yang ideal juga harus bisa beradaptasi dan lincah, termasuk terhadap wilayah-wilayah yang membutuhkan.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Purbasari mengatakan semua yang disampaikan oleh Mari Elka sudah ada dalam Program Kartu Prakerja.
“Bahkan, bukan lagi sebatas ide, namun sudah diimplementasikan sejak 11 April 2020 dengan jumlah peserta sampai dengan saat ini telah mencapai 11,4 juta orang. Program Kartu Prakerja memberi uang setelah selesainya pelatihan. Jadi Prakerja adalah conditional cash transfer di masa pandemi,” ujar Denni.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga pernah menyampaikan Program Kartu Prakerja memang didesain khusus menjadi program semi bansos.
Dalam Program Kartu Prakerja, pelatihan yang disediakan beragam dan dapat dipilih sendiri oleh peserta dan pelatihan disediakan oleh ratusan lembaga pelatihan yang saling bersaing.
Pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs prakerja.go.id dan seluruh prosesnya berlangsung end-to-end secara digital. Program Kartu Prakerja juga menjadi pionir Government to Person (G2P) program di Indonesia yang melibatkan fintech berdampingan dengan bank, sehingga membantu meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.
Selain itu Program Kartu Prakerja juga terbukti inklusif, menjangkau peserta perempuan, penyandang disabilitas, mantan/calon Pekerja Migran Indonesia, lulusan SD ke bawah, dan orangorang dari daerah tertinggal.