Rabu Dini Hari, Masjid Jakarta Selenggarakan Shalat Khusuf

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Rabu dini hari langit Jakarta dilintasi gerhana bulan parsial. Masjid-masjid di Jakarta ramai-ramai menyelenggarakan shalat khusuf atau shalat gerhana.

Setidaknya tercatat Masjid Istiqlal dan Masjid Raya Jakarta Islamic Center (JIC) Jakarta Utara melakukannya sebelum shalat subuh, Rabu 17 Juli 2019. Shalat khusuf di Istiqlal dipimpin Imam Besar Nasaruddin Umar

Sementara di Masjid Raya JIC shalat dimulai sekitar pukul 03.40 WIB seperti diungkapkan Kepala Divisi Pengkajian dan Pendidikan Jakarta Islamic Center (JIC) Rakhmat Zailani Kiki melalui pernyataan tertulisnya.

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) mengimbau umat Islam Indonesia melaksanakan shalat khusuf atau shalat gerhana bulan dan melakukan khutbah menyambut gerhana tersebut.

Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag Muhammadiyah Amin mengatakan berdasarkan data astronomis gerhana bulan parsial tersebut terjadi pada Rabu 17 Juli 2019, tepatnya mulai pukul 03:01 WIB.

Puncak gerhana yang bisa diamati di hampir seluruh wilayah Indonesia terjadi pada pukul 04:30 WIB dan akan berakhir sekitar pukul 05:59 WIB, Rabu 17 Juli 2019.

Sebelum melaksanakan shalat khusuf, Muhammadiyah Amin juga mengimbau kepada umat Islam untuk bertakbir terlebih dahulu, memperbanyak zikir, istighfar, sedekah, dan amal amal kebajikan lainnya. Kemenag juga mengimbau umat Islam berdoa untuk keselamatan bangsa dan negara.

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini