Keterlibatan Pemuda Masjid Percepat Pertumbuhan Ekonomi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Keterlibatan aktif kelompok santri, pesantren, maupun pemuda Masjid, akan mempercepat terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang stabil. Hal itu dikatakan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Erick berharap dengan adanya peran dari para pemuda masjid dalam perekonomian dapat mengembalikan khittah Masjid sebagai pusat peradaban serta membawa maslahat bagi umat Islam dan seluruh bangsa Indonesia yang Merdeka Berdaulat.

Masjid adalah mercusuar peradaban. Membangun Muslim leaderpreneur, tak hanya ikhwan (pemuda), tapi juga akhwat (pemudi) untuk kebangkitan ekonomi umat, sangat dibutuhkan saat ini.

“BUMN siap mendukung tumbuhnya muslim leaderpreuner untuk mendorong kesejahteraan Indonesia secara ekonomi, sekaligus menjadi lokomotif penyeimbangan perekonomian nasional,” katanya.

Sebelumnya Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) yang juga Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan santri sebagai pilar utama bagi ekonomi syariah nasional.

Erick Thohir mengatakan bahwa dengan bekal wawasan dan spiritual yang dimiliki, santri adalah salah satu pilar utama yang mampu menggerakkan semakin bertumbuhnya ekonomi syariah nasional. Menteri BUMN optimistis kualitas santri Indonesia akan mengantarkan perekonomian syariah nasional menjadi yang terbesar di dunia.

Menurut Erick, sejarah telah mencatat banyak santri yang kini sukses menjadi profesional maupun pejabat di pemerintahan. Untuk itu, MES akan terus bersinergi dengan kalangan pesantren maupun lembaga perekonomian syariah untuk terus mendorong tumbuhnya sektor syariah nasional.

Dia yakin kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan itu mampu menjadi pondasi untuk menciptakan ekonomi syariah yang membumi serta inklusif.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Efisiensi Anggaran ‘Hantam’ Kulon Progo, Pelatihan Kerja untuk Masyarakat Ditiadakan

Mata Indonesia, Kulon Progo - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo terpaksa membatalkan beberapa proyek pembangunan serta meniadakan sejumlah pelatihan kerja pada tahun 2025. Kebijakan ini diambil sebagai dampak dari efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah pusat melalui Inpres Nomor 1/2025.
- Advertisement -

Baca berita yang ini