Ikut Perintah Presiden Jokowi, Harga PCR di Mimika Turun Jadi Rp 300 Ribu

Baca Juga

MATA INDONESIA, MIMIKA – Kabar baik datang dari Mimika. Harga tes polymerase chain reaction (PCR) mengalami penurunan dari Rp 525.000,- menjadi Rp 300.000,-. Kebijakan ini mulai berlaku dari Kamis, 28 Oktober 2021

Direktur RSUD Mimika dr. Antonius Pasulu mengatakan, hal ini menindaklanjuti Intruksi Presiden RI Joko Widodo, yang meminta agar harga PCR diturunkan yang dilanjutkan Menteri Kesehatan, dengan keluarnya Surat Edaran (SE) Kemenkes nomor: HK 02.02/1/3843/2021 tentang batas tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR.

Dalam surat edaran tersebut menerangkan, untuk tarif tes RT-PCR di Pulau Jawa dan Bali Rp275 ribu. Sementara untuk luar Pulau Jawa dan Bali Rp300 ribu.

“Dari surat edaran tersebut, maka mulai hari ini kami sudah berlakukan tarif tes RT-PCR sebesar Rp300 ribu,” katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa selama ini kuota pelayanan tes PCR di RSUD hanya untuk kuota 40 orang. Namun itu juga fleksibel, dalam arti pihkanya memprioritaskan pasien dan kontak erat.

“Dengan demikian, kalau jumlah pemeriksaan untuk pasien dan kontak erat berkurang, maka kuotanya dialihkan ke pelaku perjalanan,” ujarnya.

Kata dia, pelayanan swab RT-PCR untuk pelaku perjalanan dibuka mulai Senin sampai Sabtu pukul 07.00 WIT, sementara hari Minggu dan tanggal merah libur. Pendaftaran hanya melalui sistim online dengan link https://bit.ly/pcr_Rsudmimika.

“Misalnya daftar hari ini, hari ini juga bisa tes tapi terdaftar harus sebelum jam 12.00 karena jam pelayanan atau pengambilan sampel jam 09.00 sampai jam 12.00 WIT,” katanya.

Saat hendak melakukan tes PCR, harus membawa fotocopy KTP satu lembar untuk diserahkan ke petugas laboratorium.

“Hasilnya tergantung, paling cepat 1 hari, paling lambat 3 hari sudah keluar. Hasil bisa dicek melalui aplikasi peduli lindungi pukul 10.00 WIT atau bisa diambil di laboratorium pukul 10.00 WIT. Petugas juga akan mengirimkan hasil melalui SMS ataupun ditelfon langsung,” ujarnya.

Perlu diketahui, perubahan tarif tes RT-PCR yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo ini bertujuan, agar semakin banyak masyarakat mau melakukan tes PCR dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini