Sinergitas Jadi Kunci Pengembangan EBT di Indonesia

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Sinergisitas antara DPR dan pemerintah baik pusat maupun daerah berperan penting dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti.

Menurutnya, Indonesia berpotensi menjadi negara dengan ekonomi yang kuat di dunia, sehingga produktivitas dan permintaan energi akan meningkat. Maka EBT memiliki andil besar dalam memenuhi permintaan energi tersebut.

“Peran EBT diharapkan dapat ditingkatkan mengingat komitmen Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi karbon pada sektor energi. Pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia masih mencapai 2,5 persen dari total potensi yang dimiliki yaitu sebesar 417,8 GW,’ katanya.

Roro Esti mengatakan Provinsi Jawa Timur mempunyai potensi besar dalam pemanfaatan energi terbarukan khususnya tenaga surya, panas bumi hingga biofuel.

“Maka, perlu adanya kerja sama lintas sektoral agar target tersebut dapat terealisasikan dan diharapkan juga harga EBT dapat lebih kompetitif ke depannya,” katanya.

Anggota DEN Satya Widya Yudha menjelaskan kunjungan DEN ini bertujuan mendorong Provinsi Jawa Timur lebih meningkatkan kontribusinya pada porsi pemanfaatan EBT guna mendukung pencapaian target nasional sebesar 23 persen pada 2025.

“Kunjungan ini juga menjelaskan tentang Perpres 41 Tahun 2016 tentang Prosedur Penetapan Kondisi Krisis dan Darurat Energi. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang telah menetapkan kebijakan energi provinsinya melalui Perda No 6 Tahun 2019 tentang RUED,” katanya.

Ia mengatakan setiap daerah dapat melakukan penetrasi EBT melalui mandatori PLTS atap di gedung pemerintahan dan insentif berupa award untuk bangunan yang menerapkan green building.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Disiplin Operasional Demi Integritas MBG

Oleh : Rivka Mayangsari*) Komitmen negara dalam membangun generasi sehat dan unggul tidak hanya diwujudkan melaluikebijakan besar, tetapi juga melalui disiplin operasional di lapangan. Inilah yang kini ditegaskan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penguatanpengawasan dan penegakan aturan menjadi langkah nyata untuk memastikan setiap proses berjalan sesuaistandar, transparan, dan berorientasi pada kepentingan anak-anak Indonesia sebagai penerima manfaatutama. Salah satu fokus utama BGN adalah penegakan disiplin penggunaan mobil operasional Satuan PelayananPemenuhan Gizi (SPPG). Kendaraan tersebut secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti berbelanja atau urusan lain di luar distribusi MBG. Mobil operasional merupakan bagian vital darirantai distribusi makanan bergizi. Penyimpangan sekecil apa pun berpotensi mengganggu efektivitas dan kredibilitas program. Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, dalam Rapat Koordinasi bersama Kepala SPPG, PengawasKeuangan, dan Pengawas Gizi se-Solo Raya, menegaskan pentingnya penggunaan kendaraan sesuaiperuntukannya. Ketegasan BGN bukan sekadar imbauan administratif. Nanik yang juga membidangiKomunikasi Publik dan Investigasi menegaskan sanksi tegas bagi Kepala SPPG yang terbukti melanggaraturan. Ancaman sanksi ini mencerminkan keseriusan BGN dalam menjaga marwah program strategisnasional. MBG bukan sekadar distribusi makanan, melainkan investasi negara terhadap kualitas sumberdaya manusia. Karena itu, integritas pelaksanaannya tidak boleh ditawar. BGN juga menekankan pentingnya independensi Kepala SPPG. Mereka diminta menolak tegas jika adamitra atau pemasok yang mencoba memanfaatkan kendaraan operasional untuk kepentingan di luardistribusi MBG. BGN menegaskan bahwa pemasok wajib menyediakan kendaraan sendiri untukmengangkut bahan pangan ke dapur SPPG. Ketegasan ini bertujuan menghindari konflik kepentingan dan memastikan tidak ada celah penyimpangan dalam rantai logistik. Dengan menjaga independensi, Kepala SPPG dapat fokus pada misi utama: memastikan makanan bergizisampai tepat waktu dan dalam kondisi aman kepada anak-anak penerima manfaat. Disiplin operasionalbukan sekadar soal aturan teknis, tetapi bagian dari etika pelayanan publik yang mengutamakankepentingan masyarakat. Selain kendaraan operasional, BGN memberi perhatian besar pada pengawasan bahan baku pangan. Proses penerimaan bahan baku di dapur SPPG dinilai sebagai titik krusial dalam menjaga keamananpangan. Pengawas Gizi, Pengawas Keuangan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini