Ribuan Imam dan Pemuka Gereja di Prancis Pelaku Pedofil!

Baca Juga

MATA INDONESIA, PARIS – Kepala komisi independen dalam sebuah rilis menyatakan bahwa ribuan pedofil telah beroperasi di dalam Gereja Katolik Prancis sejak 1950. Skandal ini melibatkan para imam dan anggota gereja.

Penelitian komisi telah menemukan antara 2.900 dan 3.200 imam dan anggota gereja di Prancis adalah pelaku pedofil. Penyelidikan skandal ini dilakukan oleh Jean-Marc Sauve yang mengatakan bahwa angka tersebut adalah perkiraan minimum.

Laporan komisi akan dirilis pada Selasa (5/10) setelah dua setengah tahun penelitian berdasarkan arsip gereja, pengadilan dan polisi, serta wawancara dengan saksi. Laporan itu, yang menurut Sauve setebal 2.500 halaman, akan mencoba menghitung jumlah pelanggar dan jumlah korban pedofil.

Ini juga akan melihat ke dalam mekanisme, terutama kelembagaan dan budaya di dalam gereja yang memungkinkan para pedofil tetap tinggal dan akan menawarkan 45 proposal.

Komisi independen dibentuk tahun 2018 oleh Gereja Katolik Prancis sebagai tanggapan atas sejumlah skandal pedofil yang mengguncang gereja di Prancis dan di seluruh dunia, melansir Al Jazeera.

Sebelum pembentukannya, Paus Fransiskus mengeluarkan langkah penting yang mewajibkan mereka yang mengetahui tentang pelecehan seksual, khususnya pedofil di Gereja Katolik untuk melaporkannya kepada atasan mereka.

Terdiri dari 22 profesional hukum, dokter, sejarawan, sosiolog, dan teolog, tugas komisi itu adalah menyelidiki tuduhan pelecehan seks anak oleh para imam gereja sejak 1950-an.

Pada Juli Polandia dikejutkan dengan kasus serupa. Di mana nyaris 30 persen dari pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur alias pedofilia di Polandia terkait dengan perwakilan pastor. Hal ini diungkapkan oleh Komisi Negara untuk Pedofilia dalam laporan pertamanya.

Komisi yang dibentuk oleh pemerintah Polandia tahun 2019, membagikan hasil kerjanya dalam makalah setebal 250 halaman. Di mana para ahli memeriksa sebanyak 349 kasus pedofilia selama periode ini

Dan ditemukan bahwa pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dilakukan oleh sekitar 100 orang yang di antaranya adalah pastor. Lebih dari 50 kasus ini telah diteruskan ke Kantor Kejaksaan, kata laporan itu.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Komitmen Melindungi Pekerja Diperkuat melalui Koordinasi Cegah PHK

Oleh: Naufal Ramadhana )*Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam melindungi pekerja Indonesia di tengah berbagai tantangan ekonomi global yang berkembangdinamis. Berbagai langkah antisipatif dilakukan untuk menjaga stabilitasketenagakerjaan sekaligus memastikan dunia usaha tetap mampubertahan menghadapi tekanan eksternal. Upaya tersebut menjadi bagianpenting dari strategi nasional dalam menjaga keseimbangan antarakeberlangsungan usaha dan perlindungan tenaga kerja.Perkembangan geopolitik internasional, termasuk konflik yang terjadi di Timur Tengah, telah memberikan dampak terhadap perekonomian global. Kondisi tersebut turut memengaruhi berbagai sektor usaha di banyaknegara, termasuk Indonesia. Menyadari potensi risiko yang dapat munculterhadap pasar tenaga kerja, pemerintah memilih mengambil langkahpencegahan sejak dini melalui koordinasi lintas kementerian dan penguatan berbagai program ketenagakerjaan.Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa pemerintah terusbekerja secara terpadu untuk memantau perkembangan ekonomi dan sektor industri guna mencegah terjadinya gelombang pemutusanhubungan kerja. Menurutnya, koordinasi yang intensif antarinstansimenjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan yang munculsehingga solusi dapat segera dihadirkan ketika sektor usaha menghadapikendala.Langkah tersebut mencerminkan pendekatan pemerintah yang tidakhanya berfokus pada penanganan setelah masalah terjadi, tetapi juga mengedepankan upaya mitigasi agar risiko PHK dapat ditekan sejak awal. Pendekatan preventif ini menjadi penting karena stabilitasketenagakerjaan memiliki keterkaitan erat dengan daya tahan ekonominasional dan kesejahteraan masyarakat.Komitmen perlindungan pekerja juga diperkuat melalui optimalisasiProgram Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program ini dirancangsebagai instrumen perlindungan sosial yang memberikan dukungan bagipekerja yang mengalami PHK agar tetap memiliki penghasilan sementarasembari mempersiapkan diri memasuki dunia kerja kembali.Yassierli menjelaskan bahwa negara harus tetap hadir ketika pekerjamenghadapi masa sulit akibat kehilangan pekerjaan. Karena itu, perlindungan tidak berhenti ketika hubungan kerja berakhir, melainkandilanjutkan melalui berbagai bentuk dukungan yang membantu pekerjamemperoleh kesempatan kerja baru.Dalam pelaksanaannya, Program JKP memberikan manfaat berupabantuan uang tunai yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhandasar selama masa transisi. Namun pemerintah tidak memandangbantuan finansial sebagai satu-satunya solusi. Fokus utama kebijakan iniadalah memastikan pekerja tetap memiliki kesempatan meningkatkankualitas diri agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri yang terus berubah.Menurut Yassierli, pekerja Indonesia perlu dibekali kompetensi yang relevan agar mampu menghadapi perkembangan teknologi dan transformasi industri yang berlangsung semakin cepat. Karena itu, perlindungan sosial harus berjalan beriringan dengan peningkatanketerampilan sehingga pekerja tidak hanya terlindungi, tetapi juga semakin kompetitif.Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ketenagakerjaanpemerintah saat ini bergerak menuju sistem perlindungan yang lebihkomprehensif. Pekerja yang terdampak PHK tidak hanya memperolehbantuan sementara, tetapi juga mendapatkan peluang untukmeningkatkan kemampuan yang dapat memperbesar kesempatanmemperoleh pekerjaan baru.Penguatan perlindungan pekerja juga mendapat perhatian dari SekretarisJenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Cris Kuntadi. Ia menjelaskanbahwa pemerintah terus memperluas cakupan perlindunganketenagakerjaan agar mampu menjangkau berbagai kelompok pekerja, baik di sektor formal, informal, maupun ekonomi digital yang terusberkembang.Cris juga menilai bahwa penguatan manfaat Program JKP perlu didukungoleh akses informasi pasar kerja dan pelatihan yang memadai. Langkah tersebut penting karena tantangan ketenagakerjaan modern tidak hanyaberkaitan dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia, tetapi juga kesesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri.Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah terus memperkuat berbagaiprogram peningkatan kualitas sumber daya manusia....
- Advertisement -

Baca berita yang ini