Di Malaysia, Masyarakat Umum Boleh Membeli Vaksin Sinovac

Baca Juga

MATA INDONESIA, KUALA LUMPUR – Berbeda dengan Indonesia, Pemerintah Malaysia menyediakan Vaksin Sinovac berbayar untuk warganya yang tidak mau antri melakukan vaksinasi Covid-19.

Menurut Senior Coporate Executive Group Marketing and Strategic Communication KPJ Healthcare, Rismayani Puspita Sari, vaksin berbayar itu umumnya disediakan rumah sakit swasta.

Rismayani seperti dilansir Antaranews mengungkapkan rumah sakit swasta itu membeli dari suplier resmi bukan berasal dari vaksin gratis Kementerian Kesehatan Malaysia.

Vaksin berbayar itu, menurut Rismayani, mulai diperkenalkan kepada publik Malaysia pada akhir Agustus 2021.

“Banyak pabrik dan perusahaan di Malaysia tidak dapat beroperasi karena salah satu syaratnya adalah para pekerja wajib sudah divaksin penuh, sehingga membeli vaksin ke rumah sakit swasta menjadi pilihan daripada menunggu jatah vaksin gratis dari pemerintah,” kata Rismayani, Selasa 7 September 2021.

Rismayani mengatakan para pekerja migran ilegal asal Indonesia untuk memperoleh vaksin tersebut dengan syarat membawa salinan paspor lama atau Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), sebab sertifikat vaksin harus menyantumkan nomor paspor.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Reformasi UU P2SK Menjaga Stabilitas sekaligus Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

*) Oleh: Dinda ParamitaPengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan(P2SK) menjadi undang-undang oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 merupakan langkah strategis yang patutdiapresiasi. Di tengah dinamika ekonomi global yang sarat ketidakpastian, Indonesia membutuhkan fondasi sektor keuangan yang tidak hanya kuat dalam menjagastabilitas, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonominasional. Reformasi regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dan DPR dalammemastikan sektor keuangan nasional tetap relevan terhadap perkembangan zaman sekaligus responsif terhadap berbagai tantangan baru. Kehadiran UU P2SK yang diperbarui menjadi bukti bahwa agenda reformasi ekonomi terus berjalan secaraberkelanjutan.Dalam konteks pembangunan nasional, sektor keuangan memiliki peran sentral sebagai penghubung antara sumber daya ekonomi dan aktivitas produktif masyarakat. Oleh karena itu, penguatan regulasi menjadi kebutuhan mendesak agar fungsiintermediasi keuangan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Stabilitas sektorkeuangan yang terjaga akan menciptakan kepercayaan investor, memperluas aksespembiayaan, serta mempercepat perputaran modal di berbagai sektor strategis. Pada akhirnya, kondisi tersebut akan memberikan kontribusi nyata terhadap penciptaanlapangan kerja, peningkatan investasi, dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.Selanjutnya,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini