Dukungan Pemda Diperlukan untuk Dorong Realisasi PEN Lebih Cepat

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Pemerintah daerah diminta untuk berpartisipasi dalam mendorong realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) secara lebih cepat agar penyerapannya dapat maksimal hingga akhir tahun.

Hal itu diungkapkan oleh Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet di Jakarta, Senin 23 Agustus 2021.

Yusuf mengatakan lambatnya penyerapan anggaran PEN didaerah menyebabkan realisasi terhambat yaitu per 13 Agustus 2021 baru sebesar Rp 320,35 triliun atau 43 persen dari pagu Rp 744,77 triliun.

Padahal pemerintah sendiri menargetkan bahwa realisasi dan penyerapan anggaran program PEN ini dapat mencapai Rp 723,7 triliun atau 97,2 persen dari pagu Rp 744,45 triliun.

Yusuf menyebutkan baru ada tiga daerah yang realisasi anggaran penanganan covid-19 nya telah berada di atas 50 persen yaitu Jawa Timur 61 persen, Kalimantan Timur 63 persen dan Nusa Tenggara Timur (NTT) 66 persen.

Sementara beberapa provinsi lain masih di bawah 50 persen seperti Kalimantan Selatan 47 persen, Sulawesi Utara 46 persen, Sumatera Utara 40 persen, Jambi 40 persen, Sulawesi Selatan 35 persen, DKI Jakarta, 35 persen, Gorontalo 34 persen, dan DI Yogyakarta 30 persen.

Kemudian Bengkulu 27 persen, Nusa Tenggara Barat (NTB) 26 persen, Sumatera Barat 21 persen, Bali 16 persen, Maluku Utara 16 persen, Kalimantan Tengah 15 persen, Lampung 12 persen, Papua 12 persen, dan Kalimantan Utara 11 persen.

Menurut Yusuf, pemda dapat membangun komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan seluruh pihak termasuk pemerintah pusat agar pelaksanaan program atau kegiatan dapat terealisasi.

“Upaya ini juga dapat dilakukan dengan memperkuat pengawasan yang dibantu aparat eksternal seperti BPKP,” ujarnya.

Ia mengingatkan, untuk penyerapan anggaran PEN bidang kesehatan harus didorong karena realisasinya relatif lebih kecil dibandingkan pos lain yaitu hanya Rp 76,64 triliun atau 34,7 persen dari pagu Rp 214,96 triliun.

“Tren ini berulang dari apa yang terjadi pada periode sama tahun lalu. Padahal kita tahu bahwa realisasi anggaran PEN kesehatan menjadi penting dalam upaya pemulihan ekonomi,” katanya.

Tak hanya itu, penyerapan anggaran perlindungan sosial juga harus dalam rangka mendukung konsumsi masyarakat di tengah restriksi mobilitas sehingga pemulihan dapat berlanjut pada semester II-2021. Anggaran bidang perlindungan sosial dalam program PEN 2021 telah terealisasi Rp 97,18 triliun atau 52,1 persen dari pagu Rp 186,64 triliun per 13 Agustus.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini