Kemanusiaan dan Permintaan AS, Jadi Alasan UEA Tampung 5 Ribu Warga Afghanistan

Baca Juga

MATA INDONESIA, ABU DHABI – Uni Emirat Arab (UEA) sepakat menampung 5 ribu warga negara Afghanistan yang dievakuasi dalam perjalanan ke negara ketiga. Berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan oleh Kantor Berita Emirates WAM.

Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional UEA mengumumkan bahwa mengikuti permintaan dari Amerika Serikat (AS), UEA akan menjadi tuan rumah bagi warga Afghanistan untuk sementara waktu, setelah itu mereka akan melakukan perjalanan ke negara lain.

Pernyataan itu menambahkan bahwa para pengungsi akan melakukan perjalanan ke UEA dari ibukota Afghanistan Kabul dengan pesawat AS dalam beberapa hari mendatang, melansir Al Arabiya News.

“Gerakan kemanusiaan mengikuti fasilitasi UEA baru-baru ini terhadap lusinan penerbangan yang membawa ratusan warga asing dari Afghanistan, termasuk diplomat dan staf pendukung dari berbagai negara dan organisasi non-pemerintah ke bandara UEA. UEA juga telah memfasilitasi evakuasi sekitar 8.500 warga negara asing yang menggunakan pesawat dan bandaranya dari Afghanistan,” tambah pernyataan itu.

Sultan Mohammed Al Shamsi, Asisten Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional untuk Urusan Pembangunan Internasional di Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, mengatakan UEA selalu mencari solusi damai, multilateral, dan ingin melanjutkan pekerjaannya bersama mitra internasionalnya untuk membantu rakyat Afghanistan selama masa ketidakpastian ini.

Presiden Joe Biden mengatakan dalam pidatonya di Gedung Putih bahwa AS akan berupaya menyediakan evakuasi yang aman bagi warga Afghanistan yang mungkin menjadi sasaran karena hubungan mereka dengan Paman Sam.

“Kami akan melakukan segalanya, semua yang kami bisa, untuk menyediakan evakuasi yang aman bagi sekutu dan mitra Afghanistan kami,” tegas Biden.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Sekolah Rakyat, Ruang Perubahan Generasi

Oleh: Jaya Abdi Keningar *) Sekolah Rakyat tidak lahir sebagai proyek pendidikan biasa. Ia hadir sebagai jawaban ataspersoalan yang selama puluhan tahun menjadi simpul ketimpangan pembangunan manusiaIndonesia: kemiskinan ekstrem yang diwariskan lintas generasi melalui keterbatasan aksespendidikan bermutu. Dalam konteks ini, Sekolah Rakyat bukan sekadar institusi belajar, melainkan ruang perubahan, tempat negara secara sadar mencoba memutus rantaiketertinggalan dari hulunya. Berbeda dengan sekolah formal pada umumnya, Sekolah Rakyat dirancang denganpendekatan yang menyentuh akar persoalan sosial. Pendekatan ini menjelaskan mengapaleading sector program ini berada di Kementerian Sosial, bukan semata di kementerianpendidikan. Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menilai desain tersebut sebagaipilihan kebijakan yang logis karena sasaran utama Sekolah Rakyat adalah kelompok desilsatu dan dua, masyarakat miskin ekstrem yang selama ini tertinggal dari sistem pendidikanreguler. Menurutnya, orientasi ini menegaskan bahwa pendidikan diposisikan sebagaiinstrumen mobilitas sosial, bukan hanya pemenuhan administratif. Dalam perspektif pendidikan, kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma negara. Pendidikan tidak lagi dipahami semata sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi sebagaistrategi intervensi struktural untuk memperbaiki kualitas hidup. Presiden Prabowo Subianto, dalam berbagai kesempatan, menekankan bahwa tujuan pembangunan bukanlah mengejarstatus negara berpendapatan tinggi, melainkan memastikan rakyat hidup layak, makan cukup, sehat, dan anak-anak memperoleh pendidikan yang baik. Penempatan Sekolah Rakyat dalamkerangka besar Asta Cita menunjukkan bahwa pendidikan ditempatkan sejajar denganswasembada pangan dan energi sebagai fondasi kedaulatan bangsa. Namun, tantangan terbesar Sekolah Rakyat justru terletak pada kualitas proses belajar itusendiri. Banyak anak yang masuk ke Sekolah Rakyat membawa beban ketertinggalan literasiyang serius. Dalam dialog publik bertema “Menjaga Literasi Sekolah Rakyat” di TVRI,Kepala Perpustakaan Nasional, E. Aminudin Aziz menegaskan bahwa literasi tidak bolehdipersempit hanya pada kemampuan membaca teks, melainkan kemampuan mengolahinformasi secara kritis untuk meningkatkan kualitas hidup. Pandangan ini menegaskan bahwaliterasi adalah inti dari transformasi, bukan pelengkap kebijakan. Di sinilah perpustakaan Sekolah Rakyat mengambil peran strategis. Perpustakaan tidak lagidiposisikan sebagai ruang sunyi penyimpanan buku, tetapi sebagai ruang aman bagi anak-anak untuk belajar tanpa stigma. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa ketikaperpustakaan dikelola secara aktif, dengan kegiatan membaca bersama, diskusi buku, dan kelas menulis, anak-anak yang semula pasif mulai berani menyampaikan pendapat. Perubahan ini mungkin tidak langsung terlihat dalam angka, tetapi sangat menentukan arahmasa depan mereka. Pendekatan hibrida yang menggabungkan buku cetak dan teknologi digital juga menjadikunci adaptasi Sekolah Rakyat dengan realitas zaman....
- Advertisement -

Baca berita yang ini