MATA INDONESIA, YERUSALEM – Sebuah keluarga Palestina yang tinggal di Yerusalem utara menghancurkan rumah mereka. Mereka khawatir rumah itu akan ditempati oleh pemukim Israel setelah pengadilan memutuskan mendukung asosiasi Yahudi atas kepemilikannya.
Pengadilan Israel memerintahkan keluarga Abdullah Khader untuk mengosongkan rumah mereka di lingkungan al-Ashqariya di Beit Hanina dengan menerima klaim asosiasi Yahudi bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah milik Israel.
Melansir Anadolu Agency, Jumat, 13 Agustus 2021, seorang anggota keluarga mengatakan bahwa pengadilan Israel memutuskan mendukung asosiasi Yahudi yang mengklaim kepemilikan tanah dan memerintahkan keluarga Khader untuk pergi.
Alaa, putra Abdullah Khader, mengatakan keluarganya terpaksa menghancurkan rumah mereka untuk mencegah pemukim Israel mengambilnya.
Berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Urusan Yerusalem, Fadi Al-Hadmi, Israel telah menghancurkan lebih dari 81 bangunan di Yerusalem Timur sejak awal tahun ini.
Pada Juli, Israel menghancurkan puluhan rumah milik warga Palestina di Yerusalem Timur. Operasi penggusuran besar-besaran itu menuai kritik masyarakat Internasional.
Meski demikian, Israel tetap menjalankan misinya dengan mengerahkan ratusan polisi, tentara, dan buldoser untuk membongkar rumah warga Palestina di desa Bah Bah –yang terletak tidak jauh dari tembok pemisah antara Israel dan Tepi Barat.
Melansir The Independen, pemantau HAM Israel Btselem, Amer Arouri mengatakan empat bangunan telah dihancurkan menyebabkan 25 orang kehilangan tempat tinggal, sementara pembongkaran lain telah dimulai di sebuah blok apartemen tujuh lantai yang tidak berpenghuni
Israel berdalih bahwa keberadaan pemukiman di dekat tembok pembatas merupakan ancaman bagi keamanan dan bangunan itu dibangun secara ilegal. Tetapi para kritikus berpendapat pembongkaran itu adalah bagian dari kebijakan pemindahan paksa untuk memperkuat kontrol Israel atas Yerusalem Timur.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa turut mengecam Israel. Koordinator Kemanusiaan PBB, Jamie McGoldrick mengatakan pembongkaran itu tidak sesuai dengan hukum internasional dan memiliki maksud yang lebih besar, karena banyak rumah dan bangunan lain sekarang berisiko mengalami nasib yang sama.
