Nelayan Diminta Waspada, BMKG: Gelombang Setinggi 6 Meter Bakal Sambangi Peraian Indonesia

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Masyarakat yang bermukim di pinggir pantai diminta untuk mewaspadai potensi gelombang tinggi 1,25 hingga 6 meter yang berpeluang menyambangi sejumlah perairan Indionesia dalam beberapa hari kedepan 27-30 Juni 2019. Hal itu diungkapkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kamis, 27 Juni 2019.

Peningkatan gelombang tinggi terjadi menyusul adanya pola sirkulasi angin di Samudera Hindia barat Kep. Mentawai dan pusat tekanan rendah 1008 hPa di Samudra Pasifik utara Papua. Pola angin di wilayah utara ekuator umumnya dari Tenggara-Barat Daya dengan kecepatan 4-25 knot, sedangkan di wilayah selatan ekuator umumnya dari Timur-Tenggara dengan kecepatan 4-25 knot.

Potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Untuk itu, BMKG selalu mengimbau kepada masyarakat dan nelayan agar waspada.

Kecepatan angin tertinggi terpantau di Perairan barat Lampung, Selat Sunda bagian selatan, Perairan selatan Banten hingga Jawa Barat, Selat Karimata, dan Laut Arafuru. Kondisi ini mengakibatkan peningkatan tinggi gelombang di sekitar wilayah tersebut.

Gelombang tinggi 1,25 hingga 2,5 meter disebut dapat membahayakan perahu nelayan dan kapal tongkang. Perahu nelayan diimbau waspada jika kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Sementara kapal tongkang diharapkan waspada jika kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter.

Berita Terbaru

Demo Mahasiswa dan Pentingnya Membaca Kondisi Bangsa Dengan Nalar dan Optimisme

Oleh: Ethan Shabir Uttara *)Gelombang demonstrasi mahasiswa yang mengangkat isu ekonomi kembali hadir dalamruang publik Indonesia. Fenomena ini sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Sejak awalkemerdekaan hingga era demokrasi modern saat ini, mahasiswa selalu menjadi bagianpenting dalam proses kontrol sosial terhadap kebijakan negara. Kritik, protes, dan penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam sistem demokrasi.Namun demikian, dalam isu ekonomi, terdapat satu tantangan yang sering muncul: kecenderungan melihat persoalan dari satu sisi tanpa mempertimbangkan gambaran yang lebih utuh. Padahal ekonomi merupakan bidang yang kompleks, dipengaruhi oleh banyakvariabel domestik maupun global, sehingga membutuhkan pembacaan yang lebihkomprehensif daripada sekadar melihat gejala-gejala yang tampak di permukaan.Belakangan ini sejumlah aksi demonstrasi mengangkat berbagai isu mulai dari kemiskinan, korupsi, program bantuan sosial, hingga berbagai program prioritas pemerintah. Aspirasitersebut tentu patut dihargai. Namun pertanyaan yang juga perlu diajukan adalah apakahnarasi yang berkembang telah mencerminkan keseluruhan realitas yang sedang berlangsung?Dalam sebuah diskusi publik yang membahas hubungan antara gerakan mahasiswa dan kebijakan negara, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, mengingatkan bahwa demonstrasi mahasiswa adalah bagian yang wajar dalam demokrasiIndonesia. Namun ia juga menekankan pentingnya melihat seluruh aspek secara objektif agar penilaian terhadap kondisi bangsa tidak hanya didasarkan pada satu sudut pandang. Pemerintah, menurutnya, tidak menolak kritik, melainkan berupaya menghadirkan gambaranyang lebih lengkap kepada masyarakat. Dalam konteks ekonomi, pendekatan semacam ini sangat relevan. Sebagai contoh, isukemiskinan sering menjadi bahan kritik. Namun pada saat yang sama, pemerintah juga sedang menjalankan berbagai program yang secara langsung menyasar kelompok masyarakatrentan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, tidak hanya bertujuanmeningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga membangun ekosistem ekonomibaru di tingkat lokal melalui keterlibatan petani, peternak, pemasok pangan, dan pelaku usahakecil di daerah. Demikian pula dengan Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga paling miskin. Program tersebut berangkat dari keyakinan bahwa pendidikan merupakan instrumenpaling efektif untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga memperluas akses pendidikan tinggi melalui anggaran KIP Kuliah yang menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Tentu tidak ada kebijakan yang sempurna. Namun yang perlu dicermati adalah apakahpemerintah menunjukkan kemauan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Dalam kasusMBG misalnya, pemerintah melakukan moratorium penambahan dapur baru untuk fokuspada peningkatan kualitas pelaksanaan program dan efisiensi anggaran....
- Advertisement -

Baca berita yang ini