Masyarakat Tidak Tanggapi Demo Tolak PPKM ‘Jokowi End Game’

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Isu dan ajakan untuk melakukan aksi unjuk rasa menolak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan demo ‘Jokowi End Game ‘ ternyata tak ditanggapi masyarakat.

Padahal, sebelumnya pada Jumat 23 Juli 2021, sebuah poster tersebar di media sosial berisi seruan untuk unjuk rasa alias demo. Poster itu mengajak masyarakat untuk menyuarakan penolakan PPKM. Dalam poster disebutkan, demo bertajuk “Jokowi End Game” itu, akan diisi dengan longmarch dari Harco, Mangga Dua, Jakarta Utara hingga Istana Negara.

Poster itu memuat sejumlah logo perusahaan aplikasi ojek online. Selain itu juga aliansi mahasiswa dan paguyuban pedagang kaki lima di Jakarta. Poster itu tidak menyebutkan siapa penanggung jawab demo. Begitu juga waktu aksi dimulai, hanya ada tanggal di sana yaitu 24 Juli 2021.

Hingga pukul 18.00 Wib, tak ada kegiatan aksi unjuk rasa di Jakarta maupun di beberapa daerah. Meski penjagaan cukup ketat tak ada kerumunan massa maupun gerombolan massa yang melakukan aksi. Situasi dan kondisi lalu lintas normal dan cenderung sepi seperti hari-hari biasa karena pemberlakuan PPKM Level 4 yang dimulai sejak awal Juli 2021 lalu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan kepolisian belum menemukan adanya pergerakan massa. Meski begitu anggota masih disiagakan di lokasi yang menjadi sasaran demo.

”Sampai saat ini belum ada aksi sama sekali. Jadi banyak berikan hoaks yang beredar tapi kami tetap antisipasi. Pengamanan penyekatan masih berjalan pengamanan di titik-titik yang dianggap ini sudah kira siapkan,” kata Yusri.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini