Tahun Depan, 293.533 Rumah Tangga Bakal Tersambung Jaringan Gas

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Anggaran sebesar Rp 3,52 triliun bakal dikucurkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membangun jaringan gas (jargas) pada 2020. Usulan tersebut melonjak lebih dari 4 kali lipat dari pagu tahun ini yang sebesar Rp 852,48 miliar.

Seiring peningkatan anggaran, target pembangunan jargas tahun depan juga melesat dari 78.216 sambungan rumah tangga (SR) di 17 kota/kabupaten menjadi 293.533 SR di 53 kota/kabupaten. Rencananya penyediaannya akan terbagi menjadi 14 paket.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Djoko Siswanto mengatakan pembangunan jargas merupakan salah satu cara pemerintah untuk memberikan subsidi terhadap penyediaan gas melalui pembangunan infrastruktur. “Kalau LPG disubsidi setiap tahun, kalau jargas sekali saja dibangun,” ujarnya.

Dengan asumsi satu rumah tangga mengkonsumsi 2 tabung LPG 3kg per bulan, pembangunan jargas tahun depan bisa menghemat konsumsi LPG sebanyak 21,13 ribu Metrik Ton (MT).

Meski gas yang disalurkan melalui jargas tidak mendapatkan subsidi, namun harganya lebih murah dibandingkan LPG.

Misalnya, di beberapa kota, Untuk Rumah Tangga (RT) -1 dan Pelanggan Kecil (PK) -1 sebesar Rp 4.250 per meter kubik lebih murah dari pada harga pasar gas LPG 3 kilogram (kg) yang berkisar Rp 5.013 sampai dengan Rp 6.266 per meter kubik

Sedangkan untuk RT-2 dan PK-2 sebesar Rp 6.250 lebih murah dari pada harga pasar gas LPG 12 kg yang berkisar Rp 9.085 sampai dengan Rp 11.278 per meter kubik.  Usulan anggaran ini sendiri masih harus dibahas dengan Komisi VII sebelum ditetapkan sebagai pagu anggaran tahun depan.

Sebagai informasi, BPH Migas mencatat pembangun jargas hingga 2018 telah mencapai 325.852 sambungan rumah tangga (SR) yang tersebar di 40 kota/kabupaten. Pemerintah menargetkan pembangunan jargas bisa mencapai 4,7 juta SR pada 2025.

Berita Terbaru

Hilirisasi dan Jalan Indonesia Menuju Negara Industri Maju

*) Oleh : Viola AnastasiaIndonesia tengah berada pada momentum penting dalam menentukan arahpembangunan ekonominya di masa depan. Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenalsebagai negara pengekspor bahan mentah seperti batu bara, nikel, kelapa sawit, hingga hasil tambang lainnya. Pola ekonomi semacam ini memang mampu menghasilkan devisa, tetapi nilai tambah yang diperoleh negara masih relatif terbatas. Ketika bahan mentah dijual langsung ke luar negeri tanpa diolah, keuntungan terbesarjustru dinikmati oleh negara pengimpor yang mengubah bahan tersebut menjadiproduk jadi bernilai tinggi. Karena itu, kebijakan hilirisasi hadir sebagai strategi besaruntuk mengubah struktur ekonomi Indonesia agar tidak lagi bergantung pada eksporbahan mentah semata.Hilirisasi pada dasarnya merupakan proses pengolahan sumber daya alam menjadi produk setengah jadi atau produk jadi yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Dalam konteks industri nikel misalnya, Indonesia tidak lagi hanya mengekspor bijih mentah, tetapi mulai membangun smelter dan industri turunan seperti bahan baku bateraikendaraan listrik....
- Advertisement -

Baca berita yang ini