Permodalan Nasional Madani (PNM) Jadi Lembaga Penyalur Pembiayaan Usaha Mikro Terbesar di Dunia

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – PT Permodalan Nasional Madani atau PNM (Persero) menjadi perusahaan penyalur pembiayaan berbasis kelompok mikro terbesar di dunia dengan jumlah nasabah aktif sekitar 9,5 juta per April 2021.

Selama ini status perusahaan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro dan masyarakat kurang mampu terbesar di dunia disandang Grameen Bank asal Bangladesh. Namun pada April lalu, perusahaan pelat merah itu telah melampaui capaian jumlah nasabah Grameen Bank.

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi mengatakan, per April 2021, total nasabah Grameen Bank sebanyak 9,3 juta orang yang termasuk di dalamnya nasabah individual, nasabah komersial, walaupun masih didominasi nasabah dari segmen ultra mikro.

“Posisi April lalu, PNM sudah terbesar di dunia, dengan total nasabah aktif segmen ultra mikro sebesar 9,5 juta,” ujar Arief, Jumat 25 Juni 2021.

Arief menjelaskan, nasabah aktif tersebut merupakan pelaku usaha yang tengah menjalani berbagai program pemberdayaan dan memiliki outstanding pembiayaan dari perseroannya. Hingga 16 Juni 2021 nasabah ultra mikro PNM berjumlah 9.757.437.

Dia menuturkan, pertumbuhan bisnis dan aktifitas pemberdayaan perusahaanya ke depan berpotensi makin besar pasca terbentuknya Holding BUMN Ultra Mikro (UMi). Integrasi data pelaku ultra mikro nasional akan semakin solid karena holding tersebut.

Kondisi itu diyakini membuat pemberdayaan bagi pelaku UMKM yang dijalankan PNM bersama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI selaku induk holding dan PT Pegadaian (Persero), akan menjadi lebih baik.

Dengan terbentuknya holding tersebut juga akan membuat cost of fund (CoF) perusahaan oelat merah itu akan menjadi lebih murah. Dengan begitu dapat menekan suku bunga pembiayaan ke pelaku ultra mikro ke depan.

“Saat ini CoF kami sudah baik. Rating surat utang kami dan kepercayaan investor terus meningkat. Dengan Holding, rating ini akan semakin baik lagi. Kami juga memiliki kesempatan mendapat pembiayaan langsung dari BRI. Itu pun juga murah,” kata Arief.

Dia pun menekankan, pasca holding ciri khas PNM yang mengedepankan pola pemberdayaan dalam penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha ultra mikro tak akan hilang. Pemberdayaan usaha ultra mikro akan tetap menonjol karena metode penyaluran pembiayaan dilakukan berbasis kelompok.

Arief menyebut, pola pembiayaan yang dilakukan perusahaannya memakai sistem tanggung renteng. Artinya, setiap pembiayaan dan risiko yang muncul menjadi tanggung jawab bersama para nasabah di kelompoknya.

Sistem tanggung renteng sangat membantu nasabah maupun perusahaan BUMN itu karena dapat membangun semangat kebersamaan, sekaligus menjaga kualitas pinjaman. Buktinya, saat ini rasio NPL yang dipimpin Arief Mulyadi itu berada di bawah 0,1 persen atau tepatnya 0,09 persen.

“Makanya sejak 2016, NPL kami tidak pernah lebih dari 0,1 persen karena tanggung renteng. Bahkan, pelaku ultra mikro ini membangun soliditas, dan empati bersama sehingga membantu semua anggotanya untuk tetap memiliki kinerja baik,” ungkapnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini