Komnas HAM Tak Etis Buka Pembicaraan dengan Komisioner KPK

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak etis membuka pembicaraan dengan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu diungkapkan pakar hukum pidana yang juga penyusun Undang-Undang KPK, Prof. Romli Atmasasmita, dalam keterangan tertulisnya, Jumat 18 Juni 2021.

“Itu bertentangan dengan Keppres Komnas HAM dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,” ujar Romli.

Menurut Romli kehadiran Komisioner KPK, Nurul Ghufron ke Komnas HAM merupakan sebuah niat baik.

Pimpinan KPK, diwakili Ghufron, hadir di Komnas HAM berkaitan dengan dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) penyesuaian pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara.

Menurut Ghufron pelaksanaan tes TWK merupakan tindak lanjut pasal 6 dan pasal 5 ayat 6 PP Nomor 41 Tahun 2020.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini