Ingatkan Sumpah Prajurit, Menhan: 3 Persen Anggota TNI Terpapar Radikalisme

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Tiga persen prajurit TNI sudah terpapar paham radikalisme dan tak setuju Pancasila sebagai ideologi negara. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu di GOR Ahmad Yani Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 19 Juni 2019.

Dia mengatakan angka tersebut didapatnya setelah berkeliling Indonesia. Mantan KSAD era Presiden Megawati Soekarnoputri itu mengajak prajurit untuk kembali pada sumpah prajurit. Dia meminta seluruh prajurit TNI yang masih aktif maupun purnawirawan untuk menjaga NKRI dan Pancasila sebagai ideologi negara.

“Harus setia ya. Itu janji, sumpah, sumpah kepada Tuhan itu. Bahaya, bisa kualat kita nanti. Nggak boleh. Bangsa ini juga semuanya Pancasila. Negara ini adalah negara Pancasila. Saya bilang ‘yang nggak suka Pancasila ya cari aja negara yang nggak ada Pancasilanya. Kalau di sini harus Pancasila’,” katanya.

Selain prajurit TNI yang terpapar radikalisme, Dirinya juga menyebut pihak lain yaitu siswa SMA, mahasiswa, PNS dan pegawai BUMN. Dia berharap jumlah mereka yang terpapar radikalisme makin berkurang.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini