Desa Wisata Bangkitkan Perekonomian di Daerah

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Saat ini pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sedang gencarnya membangun desa wisata di daerah-daerah. Hal ini dilakukan untuk membangkitkan gairah perekonomian masyarakat di daerah.

“Saya ingin desa wisata menjadi simbol bangkitnya Indonesia dari keterpurukan di masa pandemi. Dan saya harapkan ini akan membawa multiplier effect seperti membuka lapangan pekerjaan, mempromosikan desa wisata, menggerakkan ekonomi, dan mensejahterakan masyarakat,” ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Salahuddin Uno saat mengunjungi Nusa Tenggara Barat.

Sandiaga Uno menugaskan untuk wilayah Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima ikut dalam 30 desa wisata dalam anugerah desa wisata 2021 di halaman official Kemenparekraf sampai 16 Juli 2021.

“Masing-masing boleh 20, 5, atau 10. Tapi totalnya 30, karena hadiahnya miliaran rupiah. Saya harap dengan ini bisa bergerak kembali ekonomi kita, dan kategori-kategori desa yang tadi harap dilengkapi,” kata Sandiaga Uno.

Nampak ada beberapa sampah yang belum dibuang pada tempatnya. Sandiaga Uno langsung instruksikan ada tong sampah di lokasi objek wisata tersebut. Hal ini merupakan bagian kategori CHSE.

“Kami juga akan meremajakan bangunan wisata yang sudah mulai lapuk untuk dilakukan restorasi. Saya berkoordinasi dengan Bupati dan Kementerian PU dan Pera. Karena Uma Lengge ini punya nilai budaya dan kearifan lokal. Harapannya bisa langsung tereksekusi sebagai bagian dari revitalisasi desa wisata,” katanya.

Tak lepas dari restorasi bangunan wisata bersejarah, Sandiaga Uno juga memastikan perhelatan ajang balap motor berskala internasional di Sirkuit Mandalika dapat meningkatkan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di NTB.

“World Superbike pada 14 November 2021 akan digelar di Mandalika. Oleh karena itu saya diberikan tugas untuk menghadirkan pola perjalanan untuk meningkatkan kualitas kunjungan dan lama kunjungan sekaligus memberikan kesempatan kepada para penonton dan pengunjung Superbike untuk mengunjungi daerah lain seperti di Bima,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini