MATA INDONESIA, JAKARTA – Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Paulus Waterpauw membongkar penyebab utama mengapa dana otsus Papua dianggap tak tersalurkan secara optimal.
Ia mengatakan, salah satu penyebabnya ada di tingkat pemangku kepentingan birokrasi. Para pemimpin daerah dinilai kurang transparan dalam hal alokasi dan penggunaan anggaran.
“Mereka juga tak mampu mengkomunikasikannya dengan jelas kepada masyarakat. Akibatnya, banyak tokoh atau kelompok masyarakat berkesimpulan otsus ini gagal di Papua,” katanya, Rabu 9 Juni 2021.
Hal ini tentu saja memberikan efek domino bagi kehidupan masyarakat Papua. Maka tak heran kalau tingkat kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat setempat masih dalam kategori terbelakang.
“Padahal dana otsus yang sudah digelontorkan pemerintah selama 20 tahun mencapai ratusan triliun rupiah,” ujarnya.
Paulus menyayangkan hal tersebut. Ia mengatakan, terkait alokasi dananya sudah ada. Cuma pemerintah daerah yang tak berinisiatif untuk mensosialisasikan program ini kepada masyarakat kecil.
“Seharusnya mereka secara berkala menjelaskan capaian dan apa yang akan dilakukan sesuai dengan alokasi dana yang diterima,” katanya.
Lulusan Akpol 1987 itu juga menegaskan agar transparansi penggunaan dana otsus perlu diperhatikan. Tujuannya untuk mencegah tudingan bahwa ada penyelewengan, penyimpangan, atau korupsi dalam pengelolaan dana tersebut.
