Beberapa Perempuan Merasa Bersalah Melakukan Seks Pranikah, Ini Alasannya

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Perdebatan apakah seks pranikah itu bermoral atau tidak sepenuhnya tergantung pada perspektif orang. Di beberapa bagian dunia, berhubungan seks sebelum menikah tidak dipandang sebelah mata.

Sementara di negara dan masyarakat yang relatif konservatif, seks pranikah dianggap sebagai dosa di mata Tuhan, yang membuat orang merasa bersalah karena melakukan aktivitas seksual dengan kekasihnya.

Selama berabad-abad, perempuan dianugerahi konsep keperawanan yang berkolerasi dengan kemurnian tubuh mereka. ‘Tubuh seorang perempuan hanya murni sampai dia menyerahkan dirinya kepada seorang pria sebelum menikah.’

Gagasan di atas telah banyak diikuti oleh orang-orang di seluruh negara di mana perempuan diajari untuk melindungi keperawanan mereka dan hanya menyerahkan diri kepada suaminya setelah menikah.

Dan pernikahan, menjadi ikatan suci dari semua hubungan yang membenarkan seks sebagai ritual pernikahan yang digunakan untuk memuaskan kedua pasangan dan juga sebagai cara untuk meneruskan garis keturunan.

Pada zaman kuno, pria diizinkan untuk menikmati beberapa hubungan seksual dengan perempuan lain. Namun, konsep tersebut tak lagi berlaku bagi kehidupan manusia pada jaman modern.

Di banyak bagian dunia, perempuan telah diajari bahwa hal terpenting yang dapat mereka lakukan adalah menikah dan memulai sebuah keluarga. Tetapi seiring berjalannya waktu, perempuan mengambil kendali atas hidup, karier, pilihan, dan tubuh mereka.

Perempuan masa kini menjalin hubungan dan terlibat dalam hubungan fisik dengan pasangan mereka karena mereka ingin melakukannya. Dan karena pembatasan seks pranikah mengikat mereka dari pilihan mereka sendiri, perempuan telah meronta-ronta klaim chauvinistik ‘kemurnian tubuh’ untuk membuktikan klaim mereka atas tubuh mereka sendiri.

Tapi tetap saja, kepercayaan umum bahwa kesucian dan kemurnian adalah dasar dari kebajikan perempuan telah membuat banyak perempuan merasa bersalah karena berhubungan seks sebelum menikah.

Para perempuan ini merasa malu setelah menanggalkan pakaian mereka, alih-alih menikmati waktu mereka di tempat tidur dengan pasangan mereka yang luar biasa. Dan seks atau bercinta, meski senatural mungkin, dipandang rendah.

Ada juga peran Tuhan dan keyakinan agama yang menyebabkan rasa malu untuk melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Banyak perempuan menyatakan rasa takut akan murka Tuhan sebagai alasan pertama untuk menghindari segala jenis hubungan fisik dengan pasangan mereka sebelum menikah.

Jadi, kaum perempuan ini bahkan tidak bisa terbuka tentang hal-hal yang mereka inginkan dalam hubungan seksual. Untuk itu, perempuan sering dituntun untuk tunduk di tempat tidur, hanya karena menyuarakan kebutuhan seksual mereka akan menambah peluru lain pada rasa malu dan rasa bersalah.

Sayangnya, “Saya ingin merasa seksi” bukanlah hal yang bisa dirasakan beberapa perempuan.

Keyakinan usang telah mendarah daging dalam pikiran perempuan sedemikian rupa sehingga mereka merasa tidak berdaya atas tubuh mereka sendiri. Hampir enggan, mereka membiarkan laki-laki mengambil alih kendali bahkan jika keinginan untuk membangkitkan seksual mungkin berteriak untuk dilepaskan.

Rasa bersalah ini telah menjadi bagian dari perempuan selama bertahun-tahun, dan bahkan sekarang, seperti dilansir Times of India.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini