MATA INDONESIA, PARIS – Berawal dari kemacetan dan polusi udara yang tak pernah menemukan solusinya. Beberapa kota di Prancis termasuk Paris memilih kebijakan mengratiskan transportasi umum. Dan terbukti, selama 10 tahun terakhir, kota-kota itu bebas dari keduanya.
Cerita soal kota-kota yang membuat kebijakan transportasi umum gratis ini sebenarnya bisa menjadi contoh kota-kota yang lain. Beberapa solusi dilakukan sejumlah kota untuk mengurangi kemacetan dan peningkatan polusi. Mulai dari model Three in one untuk setiap kendaraan, ganjil dan genap plat nomer kendaraan sampai larangan sejumlah kendaraan.
Seiring jalannya waktu, kebijakan bebas tarif di kota-kota Prancis makin menyebar luas. Tidak sedikit dari pemerintah di beberapa negara Eropa yang melakukan uji coba skema tersebut. Diketahui penerapan itu awalnya terjadi pada September 2018, dimana kota Dunkrik diam diam menggratiskan sistem transportasi umum.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Patrice Vergriete, kota Dunkrik menjadi wilayah terbesar di Prancis yang memberikan akses bebas tarif bagi 200.000 penduduknya. Menurut studi yang dilakukan oleh Observatory of Free Transport Cities, kebijakan tersebut telah membantu mengurangi emisi karbon. Para peneliti menemukan bahwa setelah menggratiskan transportasi umum, jumlah penumpang meningkat 60 persen dalam satu minggu pertama dan meningkat dua kali lipat pada akhir pekan.
Banyak dari mereka yang awalnya menggunakan mobil pribadi, beralih ke transportasi umum. Arnaud Passalacqua, seorang profesor di Paris School of Urban Planning mengatakan bahwa walau baru permulaan, penerapan itu terbilang cukup sukses. “Ini pertanda bahwa transportasi umum gratis bisa berfungsi dalam skala yang lebih besar,”kata Arnaud Passalacqua.
Pertanyaanya, apakah mungkin penerapan itu bisa diaplikasikan di kota besar seperti London?
Persoalan ini ditanggapi oleh dua belah pihak yang berbeda opini. Para pendukung kebijakan tersebut mengatakan bahwa menggratiskan transportasi umum akan mengurangi emisi karbon dan polusi udara, mengurangi tekanan pada keluarga miskin, dan menciptakan model pendanaan yang lebih stabil di masa depan. Tetapi pihak yang kontra dengan kebijakan ini menyoroti biaya besar dan tantangan infrastruktur yang perlu dihadapi dalam menguji coba kebijakan ke pusat metropolitan.
Selain kota Dunkrik Prancis, ternyata sebelumnya penerapan itu pernah dilakukan juga untuk ratusan ribu orang di lebih dari 30 kota seperti Calais, Aubagne, dan Colomboiers. Lebih jauh lagi, pada 2013 kota Tallin di Estonia menjadi ibu kota pertama di Uni Eropa yang menawarkan transportasi gratis. Dan tahun lalu, Luksemburg dengan populasi 626.000, menjadi negara pertama yang menerapkan kebijakan tersebut. Di Paris, kebijakan transportasi umum bebas tarif baru diterapkan bagi murid murid sekolah. Tapi tidak menutup bahwa kebijakan itu akan di sama ratakan. Kemudian, Strasbourg juga akan menerapkan kebijakan yang sama pada bulan September tahun ini.
Alain Jund, wakil presiden bagian kebijakan mobilitas, transportasi, bepergian dan besepeda di Balai Kota Strasbourg, mengatakan bahwa alasanya menerapkan kebijakan itu karena krisis iklim yang sedang terjadi. ”Di Strasbourg, tingkat polusi sangat tinggi dan itu terkait dengan lalu lintas mobil. Akibatnya, ada 500 orang yang meninggal setiap tahunnya,” kata Alain Jund.
Selain itu alasan sosial ekonomi juga merupakan faktor penting, dimana keluarga beserta anaknya dapat menghemat ongkos transportasi sebesar 550 Franc (atau sekitar Rp 9,5 juta).
Bicara soal kebijakan itu, Audrey Pulvar, wakil Wali Kota Paris telah berjanji dalam kampanyenya untuk menerapkan transportasi umum gratis di seluruh wilayah Paris. Menurut proposal Audrey Pulvar, kebijakan itu akan dilakukan secara bertahap. Pertama tama akan diberlakukan bagi para pelajar dan pencari nafkah sebelum akhirnya diperluas agar tahun 2026 supaya semua warga bisa merasakannya. Di bawah rencananya, biaya sebesar Rp 52 triliun akan ditanggung oleh pajak kendaraan dan perusahaan e-commerce seperti Amazon.
Meski begitu, Charles Erlic Lemaignen, wakil presiden badan transportasi nasional Prancis menekankan bahwa meskipun gratis itu hanya untuk pengguna, dan masih ada harga yang harus dibayar. Karena kalau tidak hal itu dikhawatirkan akan menghabiskan banyak biaya, kualitas layanan jaringan akan berkurang, dan penggunaan mobil secara tiba tiba akan menurun.
Quetin David, salah satu analis keuangan terkemuka mengatakan bahwa kebijakan ini nantinya akan menargetkan kelompok tertentu seperti pengangguran. ”Ini dapat membantu banyak orang tanpa mebebankan biaya finansial yang besar pada pemerintah kota,” kata Quentin David.
Hal itu pun disetujui oleh Michel Van Hulten, mantan politisi Belanda. Bukan hanya itu, McArthur percaya bahwa transportasi umum bebas tarif bisa menjadi solusi yang lebih tangguh dan adil. ”Akan ada sebagian besar pencari nafkah yang masih membutuhkan transportasi umum. Keluarga dengan penghasilan rendah juga sangat bergantung pada transportasi umum. Dengan aktivitas ekonomi yang semakin buruk akibat pandemi, jalan jalan raya dapat dihidupkan kembali dengan transportasi umum bebas tarif,” kata McArthur.
Meski begitu, Audrey Pulvar mengatakan bahwa kebijakan itu belum teruji, tetapi tidak ada salahnya untuk mencoba.
Reporter : R Al Redho Radja S
