Ini Daftar Kebusukan KPK yang Selalu Diteriakkan Fahri Hamzah

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Orang yang dikenal paling keras mengritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah Fahri Hamzah. Dia bahkan berani menyebut lembaga anti rasuah itu “busuk.”

Pernyataan tersebut sudah dia ungkapkan tiga tahun lalu tepatnya Februari 2018 dalam sebuah diskusi publik dan diunggah lagi akun twitter @MurtadhaOne; “Awal tahun 2018, om @Fahrihamzah pernah ngomong gini: “Saya bersumpah, KPK itu isinya BUSUK!

Apa saja kebusukan KPK yang sudah diteriakkan Fahri sejak 2007 diungkap dalam Podcast Deddy Corbuzier berikut ?

1. KPK Langgar Prinsip Demokrasi
Menurut Fahri KPK selalu berkata korupsi adalah extraordinary crime sehingga berikan kami segalanya sehingga melanggar prinsip demokrasi dengan alasan banyak kerahasiaan akhirnya menutup diri terhadap publik. Padahal prinsip demokrasi adalah keterbukaan.

2. KPK Langgar Hak Asasi Manusia
Banyak orang yang ditangkap, kemudian hilang begitu saja. Banyak tersangka yang tidak segera diproses seperti RJ Lino sehingga ada orang meninggal dalam keadaan tersangka seperti almarhumah Siti Fadjriah, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Siti Fadjriah.

3. KPK Bekerja Pilih-Pilih Sasaran
Menurutnya, lembaga itu banyak mengintip orang tertentu dan, menurut Fahri, saat dia pegang uang lalu ditangkap dan disebut pemberantasan korupsi. Padahal UU KPK menyatakan pemberantasan korupsi adalah berupa pencegahan, koordinasi-supervisi-pencegahan dan sebagainya.

4. KPK Melakukan Praktek Kotor
Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menurut Fahri menemukan banyak masalah di KPK seperti menggaji pegawai seenaknya, aset tersangka dijual sendiri dan uangnya dikelola sendiri. Itu terjadi dalam temuan BPK. “KPK kotor.”

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini