Apakah Medsos akan Dibatasi Lagi saat Sidang Sengketa Pilpres?

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Masyarakat masih khawatir pemerintah akan kembali melakukan pembatasan media sosial atau medsos saat sidang sengketa Pilpres 2019 berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat 14 Juni mendatang.

Menjawab hal itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara tak menjelaskan secara pasti. Ia hanya mengisyaratkan tidak akan melakukan pembatasan akses medsos saat sidang berlangsung.

“Tidak ada pembatasan kalau tidak signifikan berpengaruh ke masyarakat,” kata Rudiantara di Jakarta, Rabu 12 Juni 2019.

Pembatasan media sosial dilakukan pemerintah saat menanggapi aksi rusuh 21 dan 22 Mei 2019 lalu sebagai langkah mencegah masifnya penyebaran hoax.

Saat terjadi aksi rusuh tersebut, Rudiantara menyebut ada sekitar 600 sampai 700 URL per hari yang digunakan untuk menyebar konten-konten hoax se-Indonesia. Namun, setelah dilakukan pembatasan medsos, URL yang digunakan menurun drastis sekitar 300 konten per hari, dan kini semakin menyusut sampai hanya 100 konten saja.

Bila angka konten hoax cukup tinggi pada saat Sidang MK berlangsung, maka Rudiantara kemungkinan besar akan kembali melakukan pembatasan medsos. Namun jika angkanya rendah, maka pembaasan tidak perlu dilakukan.

Rudiantara juga mengimbau masyarakat pengguna medsos agar ikut bertanggung jawab menjaga kondusifitas dengan tidak ikut-ikutan menyebar berita bohong, terutama dalam bentuk gambar dan video.

“Ini tanggung jawab kita menjaga medsos agar tidak digunakan untuk menghasut,” kata Rudiantara.

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini