MATA INDONESIA, JAKARTA – Peneliti Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menegaskan bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak, salah satunya politik. Akibatnya, peta persaingan dan kompetisi politik dalam kontestasi pilpres 2024 diprediksi semakin sengit.
“Dengan adanya pandemi Covid dan dampak-dampaknya yang luar biasa terhadap sosial-ekonomi, sosial-budaya, sosial-politik dan hukum di Indonesia, ini akan mengubah peta politik pilpres 2024,” kata Siti Zuhro kepada Mata Indonesia News, Kamis 6 Mei 2021.
Namun, peneliti LIPI ini menegaskan bahwa saat kontestasi pilpres 2024, tidak menutup kemungkinan hadirnya calon-calon lain. Ia menyoroti adanya peluang bagi ketua-ketua umum partai politik (parpol) dan gubernur-gubernur yang berhasil dalam memimpin daerahnya masing-masing.
“Yang jelas kompetisinya akan semakin sengit, tak tertutup kemungkinan munculnya ketua-ketua umum parpol dan gubernur-gubernur yang berhasil dalam memimpin daerahnya ikut dlm pilpres 2024,” kata Siti.
Hingga saat ini, sudah mulai bermunculan nama-nama tokoh yang diprediksi bakal bersaing di pilpres 2024. Adapun nama-nama baru yang muncul meliputi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Agus Harimurti Yudhoyono hingga Ridwan Kamil.
Tidak hanya nama-nama baru, sosok lama seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masih mengemuka di tengah publik. Salah satunya terlihat dari rilis yang dikeluarkan oleh Lembaga survei KedaiKOPI yang merilis bahwa Prabowo masih menjadi calon paling potensial maju dalam pesta demokrasi 2024 mendatang.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo menyampaikan bahwa Prabowo Subianto duduk di peringkat teratas dengan elektabilitas sebesar 24,5persen. Menariknya, nama Presiden Joko Widodo masih masuk dalam survei bahkan duduk di peringkat kedua dengan elektabilitas sebesar 18,5 persen.
Kemudian disusul Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dengan 16 persen, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebesar 13 persen dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebesar 12, 5 persen.
