Iran dan Kekuatan Dunia Adakan Dialog Konstruktif Bahas Pakta Nulir 2015

Baca Juga

MATA INDONESIA, WINA – Iran dan kekuatan dunia (Cina, Rusia, Inggris, Prancis, dan Jerman) mengadakan dialog konstruktif pada Selasa (6/5). Mereka sepakat membentuk kelompok kerja untuk membahas pencabutan sanksi Amerika Serikat dan pembatasan nuklir demi menghidupkan kembali Pakta Nuklir 2015.

Dialog tersebut termasuk pertemuan pihak-pihak yang tersisa dari kesepakatan awal, yakni: Iran, Inggris, China, Prancis, Jerman, dan Rusia dalam kelompok yang disebut Komisi Gabungan yang diketuai oleh Uni Eropa. Sementara AS tidak hadir.

Baik Washington maupun Teheran sejatinya tidak mengharapkan adanya terobosan dalam waktu cepat dari dialog tersebut. Akan tetapi, Uni Eropa menggambarkan dialog tersebut merupakan awal yang positif.

“Rapat Komisi Bersama yang Konstruktif. Ada persatuan dan ambisi untuk proses diplomatik bersama dengan dua kelompok ahli tentang implementasi nuklir dan pencabutan sanksi terhadap Iran,” kata Kepala Koordinator Uni Eropa, Enrique Mora di Twitter, melansir Reuters, Rabu, 7 April 2021.

“Saya akan mengintensifkan kontak terpisah di sini, di Wina dengan semua pihak terkait, termasuk AS,” tambah Enrique Mora.

Kedua kelompok tingkat ahli telah diberi tugas untuk menggabungkan daftar sanksi yang dapat dicabut AS dengan kewajiban nuklir yang harus dipenuhi Iran, dan melaporkan kembali ketika Komisi Gabungan akan kembali bertemu.

“Pembicaraan di Wina konstruktif … pertemuan kami berikutnya akan dilakukan pada Jumat,” kata kepala perunding nuklir Iran, Abbas Araqchi kepada televisi pemerintah Iran.

“Ini adalah langkah yang disambut baik, ini adalah langkah yang konstruktif, ini adalah langkah yang berpotensi berguna,” juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price mengatakan kepada wartawan di Washington.

Resolusi masalah nuklir dapat membantu meredakan ketegangan di Timur Tengah, terutama antara Iran dan Israel serta dengan sekutu Arab Sunni AS seperti Arab Saudi yang takut kemungkinan Iran Syiah mendapatkan senjata nuklir.

Dalam kemungkinan tanda ketegangan seperti itu, sebuah kapal kargo Iran diserang di Laut Merah, Al Arabiya TV melaporkan, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, dan kantor berita semi-resmi Iran Tasnim mengatakan kapal itu menjadi sasaran ranjau limpet.

Al Arabiya mengutip sumbernya yang mengatakan kapal itu diserang di Eritrea dan berafiliasi dengan Pengawal Revolusi Iran, tetapi tidak memberikan bukti untuk mendukung pernyataan tersebut. Berbicara tanpa menyebut nama, pejabat AS mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak melakukan serangan semacam itu.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini