Pemerintah Terus Mendorong Pendekatan Kesejahteraan untuk Mengelola Papua

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah terus mendorong untuk melakukan pendekatan kesejahteraan untuk mengelola Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md pernah menegaskan bahwa pemerintah mengutamakan pendekatan tersebut untuk menangani masalah Papua.

“Kebijakan pemerintah untuk menangani masalah Papua itu adalah kesejahteraan,” kata Mahfud.

Menurut laporan dari Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, pendekatan kesejahteraan yang dilakukan meliputi beberapa upaya. Beberapa faktor tersebut terdiri dari memastikan kegiatan prioritas dan direktif Presiden, fokus kepada 5 aspek strategis dalam Inpres 9/2020 sesuai dengan tujuh wilayah adat.

Kemudian, memilih kegiatan prioritas sebagai ‘Window’ yang bersifat Quick Wins dan Terpadu dan pendekatan dialog pembangunan. Selain itu, menurut Staf Khusus Milenial Presiden, Billy Mambrasar, salah satu wujud keseriusan untuk melakukan pendekatan kesejahteraan yaitu dengan merampungkan draf instruksi presiden (Inpres) yang baru untuk menggantikan Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Saya tegaskan lagi bahwa komitmen Presiden Joko Widodo untuk membangun Tanah Papua tidak akan pernah berubah. Hal itu bisa kita lihat dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat,” kata Billy.

Kehadiran Inpres tersebut harus mewujudkan beberapa terobosan dan lompatan pembangunan. Tentunya dengan menyasar berbagai aspek, mulai dari transformasi ekonomi berbasis Wilayah Adat dari hulu ke hilir, kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, SDM yang ungggul dan inovatif, infrastruktur dasar dan ekonomi, serta tata kelola pemerintahan dan keamanan dengan menghormati HAM.

Adapun salah satu hal yang dilakukan untuk mengimplementasikan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 ini yaitu dengan menghimpun gagasan dan membahas fokus yang ada di dalam Inpres tersebut. Pembukaan ruang dialog dengan Orang Asli Papua (OAP) menjadi salah satunya.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Tuai Apresiasi atas Penerapan WFA saat Arus Balik

Oleh : Donny Muflih )*Penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) oleh pemerintah selama periodearus mudik dan arus balik Lebaran 2026 menuai apresiasi luas dari berbagaikalangan, khususnya pekerja sektor swasta dan aparatur sipil negara, karena dinilaimampu mengurai kepadatan mobilitas sekaligus menjaga produktivitas kerja tanpamengorbankan pelayanan publik.Langkah pemerintah yang menetapkan kebijakan WFA pada 16-17 Maret serta 25-27 Maret 2026 dipandang sebagai strategi adaptif dalam menghadapi lonjakanmobilitas tahunan saat Lebaran. Kebijakan ini tidak hanya menyasar aparatur sipilnegara, tetapi juga mendorong sektor swasta untuk mengadopsi pola kerja serupa. Dengan demikian, distribusi arus perjalanan masyarakat menjadi lebih merata dan tidak terpusat pada satu waktu tertentu, yang selama ini menjadi penyebab utamakemacetan panjang di berbagai jalur transportasi.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwakebijakan fleksibilitas kerja ini dirancang untuk mengoptimalkan mobilitasmasyarakat tanpa mengganggu produktivitas nasional. Dalam pandangannya, keseimbangan antara kepentingan pekerja dan stabilitas ekonomi menjadi kunciutama keberhasilan kebijakan ini. Pemerintah berupaya memastikan bahwa layananpublik tetap berjalan optimal, sementara masyarakat tetap memiliki kesempatanuntuk menjalankan tradisi mudik dengan lebih nyaman.Respons positif juga datang dari kalangan pekerja swasta yang merasakan langsungmanfaat kebijakan tersebut. Reinha Delima melihat kebijakan WFA sebagai solusiyang saling menguntungkan antara perusahaan dan pekerja. Ia menilai bahwafleksibilitas bekerja dari mana saja memungkinkan karyawan untuk berangkat mudik lebih awal tanpa harus mengorbankan tanggung jawab pekerjaan. Dalam praktiknya, Reinha tetap menjaga disiplin kerja, memastikan seluruh tugas terselesaikan tepatwaktu, serta menyiapkan ruang kerja yang kondusif meskipun berada di luar kantor.Dari sisi kebijakan publik, penerapan WFA menjadi bagian dari strategi pemerintahuntuk mengurangi beban infrastruktur transportasi selama periode puncak Lebaran. Dengan berkurangnya jumlah pekerja yang harus hadir secara fisik di kantor, potensikepadatan di jalan raya, stasiun, dan terminal dapat ditekan. Hal ini tidak hanyaberdampak pada kelancaran perjalanan, tetapi juga meningkatkan aspekkeselamatan bagi para pemudik.Lebih jauh, kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai mengadopsipendekatan kerja modern yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi. Transformasiini sejalan dengan perkembangan digitalisasi yang memungkinkan pekerjaandilakukan dari berbagai lokasi tanpa mengurangi kualitas hasil kerja....
- Advertisement -

Baca berita yang ini