4.000 Personel Diterjunkan Kawal Aksi Apel Siaga Umat di KPU

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-4.000 personel gabungan diterjunkan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya untuk mengamankan jalannya Aksi Apel Siaga Umat di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat 1 Maret 2019. Aksi Apel Siaga Umat dilakukan sekitar pukul 13.00 WIB oleh massa yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI)

“Empat ribu personel yang kita siapkan untuk mengamankan,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya.

Menurut Argo, pemberitahuan soal aksi Apel Siaga Umat tersebut telah diterima oleh pihaknya. Dari pemberitahuan aksi tersebut, kata Argo, aksi akan dimulai dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) menuju ke Kantor KPU.

Namun, sambungnya, berdasarkan aturan yang ada area Bundaran HI tidak boleh dijadikan sebagai tempat aksi. Pihak kepolisian berkoordinasi dengan pihak penyelenggara aksi untuk memindahkan lokasi titik kumpul.

Lebih lanjut, dikatakan Argo, kepolisian mengimbau kepada para peserta aksi untuk tidak menggunakan atribut partai ataupun membawa bendera partai.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan tak mempermasalahkan rencana aksi FUI. Arief mengatakan KPU menghormati hak warga negara. Namun ia meminta peserta aksi tertib dan menghormati orang lain saat menggunakan hak berunjuk rasa.

“KPU tentu akan melayani, menerima aspirasi mereka, tapi kami juga tentu berharap mereka bisa bijak dalam menggunakan hak-hak mereka,” katanya.

Sebelumnya, FUI menyatakan akan menggelar aksi besar-besaran di depan kantor KPU pada Jumat (1/3). Sekretaris Jenderal FUI Al Khaththath mengklaim aksi itu akan diikuti 20 ribu orang.

Dalam poster undangan aksi yang beredar di media sosial, gelaran itu rencananya dimulai pukul 13.00 WIB dengan aksi jalan kaki dari Bundaran HI menuju Kantor KPU.

Berita Terbaru

Transparansi MBG: Bukti Pemerintahan Prabowo Kelola Program Rakyat dengan Hatidan Integritas

Oleh: Alexander Royce*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subiantosejak awal dirancang bukan sekadar sebagai kebijakan sosial, melainkan sebagai investasi jangkapanjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini menargetkan pemenuhan gizijutaan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di berbagai wilayah Tanah Air. Dalamperjalanannya, MBG tidak hanya menghadirkan manfaat kesehatan dan sosial, tetapi juga menunjukkan bagaimana pemerintah berupaya membangun tata kelola program publik yang transparan dan akuntabel. Sejak diluncurkan secara bertahap pada 2025, MBG berkembang pesat dengan dukunganjaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. Pada awal2026 saja, lebih dari 19 ribu SPPG telah beroperasi untuk melayani puluhan juta penerimamanfaat di seluruh Indonesia. Program ini bahkan telah menjangkau sekitar 55 juta hingga lebihdari 58 juta penerima manfaat, menjadikannya salah satu program intervensi gizi terbesar yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia. Besarnya skala program tentu menuntut tata kelola yang baik agar kepercayaan publik tetapterjaga. Di sinilah pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap transparansi. Alih-alihmenutup informasi, pengelola MBG justru mendorong keterbukaan dalam berbagai aspek, mulaidari pengadaan bahan makanan, komposisi menu, hingga penggunaan anggaran. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menekankan bahwa transparansimenjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan program MBG. Ia mendorong seluruh dapurSPPG untuk mempublikasikan menu harian melalui media sosial atau saluran komunikasi publiklainnya. Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat melihat langsung jenis makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat, sekaligus memastikan bahwa standar gizi yang ditetapkan pemerintah benar-benar diterapkan di lapangan. Menurutnya, keterbukaan informasiini merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik serta memastikan program berjalan secara akuntabel. Pendekatan transparansi tersebut juga memperlihatkan bahwa pemerintah tidak alergi terhadappengawasan publik. Dengan membuka informasi menu dan aktivitas dapur MBG secara rutin, masyarakat dapat ikut mengawasi kualitas program....
- Advertisement -

Baca berita yang ini