6 Negara Bahas Peluang AS Kembali ke JCPOA

Baca Juga

MATA INDONESIA, PARIS – Pejabat dari Iran, Cina, Rusia, Prancis, Jerman, dan Inggris akan mengadakan pertemuan virtual untuk membahas kemungkinan kembalinya Amerika Serikat (AS) ke dalam Pakta Nuklir Iran 2015.

“Para peserta akan membahas prospek kemungkinan kembalinya Amerika Serikat ke JCPOA (Rencana Aksi Komprehensif Bersama) dan bagaimana memastikan implementasi penuh dan efektif dari perjanjian tersebut oleh semua pihak,” demikian pernyataan Uni Eropa, melansir Reuters, Jumat, 2 April 2021.

Dua sumber diplomatik mengatakan Inggris, Prancis, dan Jerman telah mengadakan pembicaraan dengan Iran pada Senin (29/3). Salah satu sumber mengatakan telah ada pembicaraan tentang proposal Iran.

Juru bicara kementerian luar negeri Prancis mengatakan kepada wartawan dalam briefing harian bahwa kekuatan Eropa bekerja erat dengan Rusia dan Cina – pihak lain yang tersisa dalam kesepakatan, untuk menemukan solusi akan kebuntuan dialog antara Teheran dan Washington.

“Pertukaran ini lebih dari yang diperlukan karena Iran belum menerima untuk mengambil bagian dalam kontak langsung antara peserta lain JCPOA dan Amerika Serikat … yang akan memudahkan diskusi,” kata juru bicara Agnes von der Muhll.

Tanpa menjelaskan lebih lanjut, Agnes von der Muhl mengatakan bahwa mereka sekarang sedang mencari format alternatif untuk memungkinkan mengadakan dialog.

Sementara Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price menegaskan Paman menyambut pertemuan itu sebagai langkah positif.

“Kami telah menjelaskan selama berminggu-minggu bahwa kami siap untuk mengejar kembali kepatuhan dengan komitmen JCPOA yang konsisten dengan Iran juga melakukan hal yang sama,” kata Price, menambahkan bahwa Washington bersedia untuk mencapai itu melalui serangkaian langkah awal bersama.

Pemerintahan Presiden Joe Biden berusaha untuk melibatkan Teheran dalam dialog mengenai kepatuhan terkait Pakta Nuklir Iran 2015. Di mana sanksi ekonomi  AS dan lainnya terhadap Iran akan dicabut sebagai imbalan untuk pembatasan program nuklir Iran.

Sebagai catatan, mantan Presiden AS, Donald Trump menarik diri dari Pakta Nuklir Iran pada 2018 dan menerapkan kembali sanksi ekonomi. Keputusan AS tersebut membuat Iran secara perlahan melanggar pembatasan Pakta Nuklir –yang bagi Iran sebagai balasan.

Baik Washington maupun Teheran masih belum sepakat untuk mengadakan pertemuan guna menghidupkan kembali pembahasan seputar Pakta Nuklir Iran 2015.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini