Tegas, Jokowi Pastikan Tak Ada Impor Beras hingga Juni 2021

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait polemik rencana impor beras oleh pemerintah, yang memicu protes dari banyak pihak.

Jokowi menegaskan, pemerintah tidak akan melakukan impor beras hingga bulan Juni 2021.

“Saya pastikan sampai bulan Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita Indonesia. Kita tahu sudah hampir tiga tahun ini kita tidak mengimpor beras,” kata Jokowi, seperti dilihat dari tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat 26 Maret 2021.

Namun, Jokowi tak menampik adanya nota kesepahaman atau MoU impor beras dengan Vietnam dan Thailand. Namun, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi situasi darurat di tengah pandemi Covid-19.

“Saya tegaskan sekali lagi, berasnya belum masuk,” ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga memastikan Perum Bulog akan menyerap beras petani, dan memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membantu terwujudnya penyerapan itu dari segi anggaran.

“Saya tahu Indonesia masuk masa panen dan harga beras di petani belum sesuai yang diharapkan. Maka dari itu, saya minta segera hentikan perdebatan terkait impor beras,” kata Jokowi.

Menurutnya, perdebatan yang timbul mengenai impor beras akan berdampak buruk pada harga jual gabah petani. Presiden menyebut harga gabah di tingkat petani bisa turun jika perdebatan dilanjutkan.

Sebagai informasi, sebelumnya, pemerintah berencana membuka keran impor 1 juta-1,5 juta ton beras dalam waktu dekat ini. Rencana itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga berdalih itu dilakukan demi menjaga ketersediaan di dalam negeri supaya harganya tetap terkendali.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini