Pengamat: Amien Rais ‘Pansos’ Tuntut Soal Unlawful Killing Laskar FPI

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi menegaskan bahwa Amien Rais hanya ‘pansos’ atau mencari popularitas dengan menuntut soal dugaan unlawful killing terhadap laskar Front Pembela Islam (FPI). Hal ini dikemukakan menyusul adanya tujuh anggota Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Laskar FPI yang bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

“Ini sangat politik ini namanya ‘pansos’ isu ini adalah issue-ing management yang secara kekuatan politik dia mengalami penurunan dan untuk menggenjot popularitas dengan isu terpendam tapi populer feedback-nya,” kata Islah kepada Mata Indonesia News, Kamis 11 Maret 2021.

Islah mencontohkan situasi yang terjadi di Amerika Serikat, yaitu saat Donald Trump menggugat Jaminan Kesehatan Obama Care. Hal ini dinilai upaya untuk mendongkrak popularitas Donald Trump.

Demikian halnya dengan upaya yang dilakukan oleh Amien Rais untuk menuntut adanya dugaan unlawful killing terhadap laskar FPI.

“Semisal ketika Trump saat naik jadi Presiden dia langsung menggugat kebijaksanaan kesehatan Obama Care ini sengaja jadi biasanya isu model ini yang di bawah permukaan dijadikan kendaraan untuk mencapai popularitas tertinggi,” kata Islah.

Dalam pertemuan tersebut, Mekopolhukam Mahfud MD menegaskan bahwa Amien Rais dan TP3 menyampaikan keyakinannya jika insiden penembakan yang menewaskan enam laskar FPI di KM 50 Tol Japek merupakan pelanggaran HAM berat.

Mahfud menekankan bahwa pemerintah terbuka namun tetap harus ada bukti terkait adanya pelanggaran HAM berat.

“Saya katakan pemerintah terbuka kalau ada bukti mana pelanggaran HAM beratnya, mana sampaikan sekarang, atau kalau ngga sampaikan nanti kepada Presiden, bukti bukan keyakinan,” kata Mahfud.

 

 

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini