Meresahkan, Desakan Menutup Media Sosial Kelompok Salafi-Wahabi Dinilai Wajar

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi menegaskan bahwa akun media sosial salafi wahabi dianggap meresahkan karena dinilai menyalahkan pemahaman orang lain. Maka wajar bila ada wacana yang meminta pemerintah menutup secara menyeluruh akun atau media online kelompok Wahabi.

“Akun-akun salafi-wahabi sangat meresahkan ya. Artinya potensi perpecahan salafi-wahabi  kan selalu menyalahkan keyakinan orang lain, tafsir orang lain, menyalahkan akulturasi budaya,” kata Islah kepada Mata Indonesia News, Senin 1 Maret 2021.

Ia juga khawatir bila akun-akun salafi wahabi ini masih terus eksis karena dinilai bisa memicu perpecahan seperti di Timur Tengah. Konflik horizontal semacam itulah yang ditakutkan bisa terjadi dan merusak persatuan bangsa.

Islah menilai bahwa hal ini juga dipicu karena faktor agama yang menjadi trigger paling mudah untuk memecah belah bangsa sehingga harus diantisipasi.

“Kalau didiamkan akan mengotak-kotakan tatanan sosial akhirnya ada gontok-gontokan dan kemungkinan akan terjadi konflik horizontal. Konflik komunal akan terjadi, ketika bicara tentang tafsir agama trigger lebih gampang apa yang dikhawatirkan PBNU ini dikhawatirkan persatuan kebangsaan,” kata Islah.

Sebelumnya, wacana penutupan akun dan media online Wahabi dikemukakan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj. Hal ini ia sampaikan dalam acara Harlah ke-98 PBNU sekalgus peluncuran NU Mobile dan Televisi NU Channel

“Itu medsosnya wahabi-wahabi, online wahabi tutup aja lah, jangan khawatir Pak di Quran ada. Bukan dari saya,” kata Aqil di dalam kanal Youtube NU Channel.

Said Aqil juga mengimbau agar Kemkominfo menindak tegas akun media sosial dan media online yang menyebarkan radikalisme. Ia menegaskan agar tidak khawatir memblokir situs-situs tersebut.

 

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini