Dianggap Syirik, Alasan Teroris Membenci Demokrasi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Persepsi ideologi demokrasi bagi kelompok radikal cenderung buruk karena tidak cocok dengan ajaran agama. Mantan Narapidana Terorisme dan penulis buku ‘Internetisan Jihad Zaman Now’ Arif Budi Setyawan mengemukakan bahwa hal tersebut terjadi karena mayoritas kelompok radikal dan teroris menganggap demokrasi ajaran yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

“Demokrasi adalah ajaran syirik yang menjadikan manusia boleh membuat hukum semaunya,tidak sesuai dengan syariat pun tidak apa-apa asal disetujui oleh mayoritas,” kata Arif kepada Mata Indonesia News, Jumat 12 Februari 2021.

Maka tidak heran bila pemerintah menjadi musuh bagi kelompok radikal dan teroris karena membuat suatu kebijakan berdasarkan asas demokrasi.

“Pemerintah tidak menerapkan syariat Islam dan menjadikan demokrasi sebagai dasar dalam membuat hukum dan kebijakan,” kata Arif.

Bahkan, para kelompok radikal dan teroris menyematkan label thaghut kepada pemerintah RI termasuk aparat keamanan, Polisi dan TNI. Mereka menganggap perangkat negara tersebut patut untuk dibenci dan dimusuhi.

Kelompok radikal dan teroris memandang bahwa semua pihak di luar dari cita-cita mereka adalah musuh. Maka mereka cenderung eksklusif dan menutup diri kepada orang lain.

Mereka tidak sanggup menghargai sesama manusia sehingga mudah memberikan stigma kafir dan sesat terhadap muslim lain yang memiliki pemahaman yang berbeda.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini