UU Ciptaker Gratiskan Sertifikat Halal untuk UMKM

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Masyarakat terutama dari kalangan usaha mikro, kecil dan menengah (UKMK) menyambut baik upaya pemerintah menggratiskan pemberian sertifikat halal kepada mereka. ”Minimal kita tidak was-was lagi menjual produk buatan sendiri karena ada sertifikasi halal. Dan ini kami dapat dengan cuma-cuma,” ujar Nadia Usman, pelaku UKMK di Depok, kepada Mata Indonesia News. 

Sebelumnya pemerintah menggratiskan pemberian sertifikat halal kepada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Itu diatur dalam peraturan pemerintah untuk Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).

“Kalau kita melihat jaminan produk halal dalam UU Ciptaker ini dilakukan oleh sidang fatwa MUI kemudian lembaga pemeriksa halal,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani membenarkan bahwa sertifikasi halal bagi UMKM akan diberlakukan tarif sebesar Rp 0 alias gratis.

Sebelumnya Wakil Presiden Indonesia, Ma’ruf Amin mendorong UMKM di Indonesia menjadi bagian dari rantai nilai industri halal global untuk memacu pertumbuhan usaha dan peningkatan ketahanan ekonomi umat.

Menurut dia, upaya itu dilakukan melalui kebijakan seperti penyederhanaan dan percepatan proses perizinan dan fasilitasi biaya sertifikasi halal bagi UMKM.

Pemerintah juga memfasilitasi UMKM agar mampu memanfaatkan platform digital untuk pemasaran sehingga dapat mengakselerasi dukungan pemerintah yang sudah ada seperti melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Reporter: Muhammad Raja A.P.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini