Arab Saudi Kembali Larang Masuk WNA, Bagaimana Nasib Jemaah Umrah?

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Setelah sempat membuka kembali pintu kedatangan warga negara lain, kini Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi kembali menghentikan haji dan umrah. 25 negar termasuk Indonesia mulai 3 Februari 2021 dilarang masuk ke Arab Saudi.

Hal ini dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan virus Covid-19, namun kebijakan ini dikecualikan untuk diplomat, warga negara Arab Saudi, praktisi medis dan keluarganya. Untuk membantu menekan penyebaran virus, negara Uni Emirat Arab, Argentina, Jerman, Amerika Serikat, Britania, Afrika Selatan, Perancis, India, Pakistan, Mesir, Libanon, Irlandia, Italia, Brasil, Portugal, Turki, Sweia, Swiss, Jepang dilarang masuk sementara.

Zaky Zakaria, Kabid Umrah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah (AMPHURI) merasa prihatin dengan kebijakan baru ini. Padahal penyelenggara umrah atau PPIU sedang gencar-gencarnya melakukan promosi umrah dari mempersiapkan keberangkatan umrah setelah Arab Saudi memberikan syarat umur jemaah untuk pergi umrah menjadi 18-60 tahun pada 22 Januari 2021. Meski begitu, pihak AMPHURI tidak dapat berbuat apapun karena keputusan teah ditetapkan. Hal ini juga dilakukan demi kebaikan dan keamanan bersama.

Berkenaan dengan hal ini, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah telah mengimbau warga Indonesia yang telah membeli tiket penerbangan atau lainnya utuk kembali ke Indonesia dalam beberapa hari ke depan.

Warga Indonesia juga diminta untuk memastikan keberangkatan ke Tanah Air Indonesia. Ada sebanyak 52 persen atau 30.828 jemaah yang masuk dalam daftar tunggu dengan usia di atas 50 tahun.

Tindakan yang lebih ketat akan dilakukan oleh Arab Saudi jika warga negaranya terus mengabaikan peraturan tentang jaga jarak dan larangan pertemuan besar. Arab Saudi telah melaporkan adanya 310 kasus baru Covid-19. Lalu pada tanggal 3 Februari 2021, kasus kambali naik empat kali lipat dari jumlah sebelumnya.

Informasi terkini mengenai kebijakan perjalanan dari berbagai negara dapat diakses melaui aplikasi Safe Travel Kemlu. WNI yang berdampak pada kebijakan ini juga dapat menghubungi Hotline KBRI Riyadh : +966569094526 atau +966569173990 dan hotline KJRI Jeddah : +966503609667.

Reporter : Anggita Ayu Pratiwi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Revitalisasi Irigasi Daerah Percepat Terwujudnya Swasembada Pangan Nasional

Oleh: Kevin Purba )*Pemerintah terus memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional melaluipercepatan pembangunan dan revitalisasi jaringan irigasi di berbagaidaerah. Langkah tersebut menjadi bagian penting dari strategi besarmewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan sekaligusmemastikan sektor pertanian mampu tumbuh lebih produktif dan kompetitif. Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan dan tantanganperubahan iklim, keberadaan sistem irigasi yang andal menjadi faktorutama dalam menjaga kesinambungan produksi pertanian nasional.Selain pembangunan infrastruktur dasar lainnya, penanganan irigasidaerah menjadi salah satu fokus utama pemerintah karena memilikidampak langsung terhadap produktivitas lahan pertanian dan kesejahteraan petani. Melalui perbaikan jaringan pengairan, pemerintahberupaya memastikan setiap lahan pertanian memperoleh akses air yang memadai sepanjang musim tanam.Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwapercepatan pelaksanaan program prioritas Presiden terus dikawal secaraketat. Menurutnya, pemerintah tidak hanya berfokus pada penyelesaianproyek secara cepat, tetapi juga memastikan mutu pekerjaan, ketepatansasaran, serta akuntabilitas pelaksanaannya. Salah satu capaian penting yang menunjukkan keseriusan pemerintahterlihat pada program penanganan irigasi daerah. Program tersebutditargetkan menjangkau jaringan irigasi yang melayani area pertanianseluas 19.760 hektare. Hingga akhir Mei 2026, progres fisikpelaksanaannya telah mencapai 82,73 persen, menunjukkan bahwarevitalisasi infrastruktur pengairan berjalan sesuai arah yang telahditetapkan.Kemajuan tersebut menjadi indikator positif bahwa pemerintahmenempatkan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan nasional. Keberadaan jaringan irigasi yang lebih baik akan meningkatkanketersediaan air bagi petani sehingga aktivitas budidaya dapatberlangsung secara lebih optimal. Keberhasilan percepatan program pembangunan infrastruktur tercerminpula dari realisasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum yang menunjukkan tren positif. Hingga akhir Mei 2026, realisasi anggaran telahmencapai Rp33,49 triliun atau 31,39 persen dari total pagu yang tersedia. Sementara itu, progres fisik mencapai 35,71 persen, lebih tinggidibandingkan capaian pada periode yang sama dalam dua tahunsebelumnya.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga datang dari DPR RI. KetuaKomisi V DPR RI, Lasarus, memberikan apresiasi terhadap kinerjaKementerian Pekerjaan Umum dalam menjalankan berbagai program strategis. Menurutnya, percepatan pelaksanaan pembangunan perlu terusdilakukan agar target pembangunan nasional dapat tercapai secaraoptimal dan manfaatnya dirasakan secara luas oleh masyarakat.Lasarus menilai pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah dan DPR dalam memastikan program prioritas Presiden berjalan efektif. Kolaborasi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan diyakini akanmempercepat pencapaian berbagai target pembangunan, termasuk dalambidang ketahanan pangan yang saat ini menjadi salah satu fokus utamapemerintah.Upaya memperkuat irigasi juga dilakukan oleh pemerintah daerah. Di Provinsi Bengkulu, percepatan penyelesaian persoalan irigasi menjadiperhatian utama dalam mendukung Program Cetak Sawah Rakyat...
- Advertisement -

Baca berita yang ini