Biarkan Libya Sendirian

Baca Juga

MATAINDONESIA, INTERNASIONAL – Dewan Keamanan (DK) dan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres menyerukan kepada ribuan pejuang asing dan tentara bayaran untuk segera meninggalkan Libya. Tak tanggung-tanggung, Guterres bahkan menegaskan untuk membiarkan Libya sendirian.

Libya yang terletak di Afrika Utara telah terbagi sejak 2014 antara Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui secara internasional di ibu kota Tripoli, dan Tentara Nasional Libya (LNA) yang berbasis di timur Khalifa Haftar.

Pemerintah tandingan menyetujui gencatan senjata pada Oktober 2020. Akan tetapi belum mundur. LNA yang berbasis di Haftar mendapatkan dukungan Uni Emirat Arab, Mesir dan Rusia, sementara GNA didukung oleh Turki.

“Gencatan senjata masih berlaku,” kata Guterres kepada wartawan, melansir Reuters, Jumat, 29 Januari 2021.

“Sangat penting bahwa semua pasukan asing dan semua tentara bayaran asing pindah ke Benghazi dan Tripoli, dan dari sana mundur dan meninggalkan Libya sendirian. Sebab Libya telah membuktikan bahwa dengan dibiarkan sendiri, mereka mampu mengatasi masalah mereka,” sambungnya.

Usai penggulingan Presiden Muammar Gaddafi yang didukung NATO tahun 2011, Libya bukannya mengalami perubahan positif, justru menjelma menjadi negara pesakitan. Sebagian warga Libya menyadari bahwa revolusi tersebut hanya menghasilkan kerusuhan dan aksi teroris.

DK PBB yang beranggotakan 15 negara itu pun membahas situasi yang tengah terjadi di Libya. Dalam sebuah pernyataan, DK PBB menyerukan penarikan pasukan asing dan tentara bayaran dalam waktu dekat dan agar semua aktor Libya dan internasional menghormati perjanjian embargo dan gencatan senjata.

“Kami menyerukan kepada semua pihak eksternal, termasuk Rusia, Turki, dan UEA untuk menghormati kedaulatan Libya dan segera menghentikan semua intervensi militer di Libya,” kata Pejabat Duta Besar AS untuk PBB, Richard Mills.

“Kami juga menyerukan kepada Turki dan Rusia untuk segera memulai penarikan pasukan mereka dari negara itu dan pemindahan tentara bayaran asing dan proxy militer yang telah mereka rekrut, biayai, sebarkan, dan dukung di Libya,” lanjut Mills.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini