Hadapi Cina, AS Harus Agresif!

Baca Juga

MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Beberapa jam lagi, Joe Biden akan dilantik dan resmi menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-46. Sederet pekerjaan pun sudah menanti mantan Senator Delaware itu.

Biden diharapkan untuk mengambil sikap agresif terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh Cina saat ini. Calon Direktur Intelijen Nasional (DNI) yang juga merupakan mantan wakil direktur CIA, Avril Haines mengatakan, AS akan memprioritaskan untuk mencurahkan lebih banyak perhatian terhadap Beijing.

“Pendekatan kami ke Cina harus berkembang dan pada dasarnya memenuhi kenyataan Cina yang tegas dan agresif yang kita lihat saat ini. Saya mendukung sikap agresif dalam arti, untuk menghadapi tantangan yang kita hadapi,” kata Avril Haines, melansir Reuters.

Konflik Washington dan Beijing kian meruncing seiring dengan peperangan antara pejabat kedua negara. Salah satunya adalah masalah visa, Cina memandang keputusan AS untuk membatasi visa pengunjung untuk anggota Partai Komunis dan keluarga, juga larangan kapas Xinjiang sebagai tanda-tanda yang menkhawatirkan.

Hubungan antara dua ekonomi terbesar dunia tersebut juga tengah tenggelam ke titik terendah dalam beberapa dekade karena sederet masalah, seperti perdagangan, teknologi, keamanan, hak asasi manusia, serta virus corona.

Selain itu, ada pekerjaan rumah lain yang harus diselesaikan Biden, yakni masalah Pakta Nuklir Iran 2015, di mana AS keluar dari perjanjian tersebut tahun 2018. Haines menambahkan, prioritas Biden termasuk memulihkan kepercayaan dalam komunitas intelijen dan rakyat AS, yang terkadang direndahkan Presiden Donald Trump.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini