Menkeu dan Menteri Perindutrian Beda Pendapat Soal Pajak Nol Persen

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Usulan pajak nol persen yang disarankan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita terhadap mobil baru dengan tujuan untuk mendongkrak industri otomotif, mendapat penolakan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Agus beranggapan, hal terbesar dalam menentukan harga mobil adalah pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Dengan menghilangkan PPnBM dapat menurunkan harga mobil baru.

Hal ini dimaksudkan agar masyarakat membeli lebih banyak kendaraan bermotor roda empat, dan membuat sektor industri otomotif meningkat yang secara tidak langsung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

Selama masa pandemi, sektor otomotif mengalami penurunan daya beli. Dengan adanya pajak nol persen, diharapkan bisa menjadi obat perlambatan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Jika rencana ini direalisasikan harga jual akan lebih murah dibandingkan sebelumnya.

Pajak nol tersebut mendapat repon positif dari Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) I, Jongkie Surgiato.

Dirinya berpendapat, meningkatkan penjualanan kendaraan bermotor tidak cukup dengan dihapusnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) saja. Ia memberikan masukan ke Kementerian Perindustrian untuk memotong beberapa jenis pajak ke pemerintah pusat, seperti pajak kepada pemerintah yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BNN KB).

Menurutnya, insentif ini untuk meningkatan penjualan mobil harus tetap sasaran yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani menolak usulan yang diajukan Menteri Perindustrian ini, alasannya untuk menghidupkan kembali daya beli masyarakat tidak harus diberikan di salah satu industri saja.

Melainkan harus diberikan ke industri lainnya dan dilakukan secara adil, supaya daya beli masyarakat meningkat seiring dengan jalannya program pemerintah.

Menurut Sri Mulyani, untuk meningkatkan industri, khususnya di industri otomotif yaitu daya beli masyarakat, tidak harus memberikan keringanan melalui pajak nol persen. Pemerintah sudah memberikan insentif kepada para pelaku industri, termasuk industri otomotif.

Pengamat Otomotif Nasional, Yannes Martinus Pasaribu berpendapat, jika harga mobil baru diturunkan, belum tentu meningkatkan daya beli yang drastis. Menurutnya, hampir diseluruh sektor ekonomi mengalami tekanan yang luas biasa. Bagi masyarakat, situasi yang seperti ini membuat mereka menunda untuk membeli kebutuhan tersiernya.

Yannes menambahkan, masyarakat lebih mementingkan keuangannya untuk menjamin berlangsungnya kebutuhan primer.

Survei yang dilakukan oleh perusahaan analis pemasaran Markpus memaparkan, masyarakat akan menunda membeli mobil baru hingga enam bulan pertama di 2021. Sebanyak 87 persen menunda pembelian untuk mempersiapkan dana darurat serta 31 persen pendapatannya terdampak pandemi.

Reporter: Laita Nur Azahra

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Bersama Menyempurnakan Program Kopdes Merah Putih

Oleh: Yusuf RinaldiPembangunan ekonomi desa merupakan fondasi penting bagi terwujudnyapemerataan kesejahteraan nasional. Karena itu, langkah pemerintah menghadirkanProgram Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) layakdiapresiasi sebagai upaya menghidupkan kembali semangat ekonomi kerakyatanyang berlandaskan gotong royong dan kekeluargaan. Program ini bukan sekadar membentuk koperasi baru, tetapi membangun ekosistemekonomi desa yang lebih produktif, mandiri, dan berkelanjutan. Tentu, sebagaimanaprogram strategis lainnya, implementasinya perlu terus disempurnakan agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.Sejak awal, Presiden Prabowo Subianto menempatkan koperasi sebagai instrumenstrategis untuk memperkuat ekonomi rakyat. Pilihan tersebut memiliki landasanhistoris yang kuat. Mohammad Hatta pernah menegaskan bahwa koperasimerupakan sokoguru perekonomian nasional yang berlandaskan asas kekeluargaandan gotong royong. Karena itu, keberhasilan Kopdes Merah Putih tidak boleh hanyadiukur dari banyaknya koperasi yang berdiri, melainkan dari kemampuannyameningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.Komitmen pemerintah untuk terus menyempurnakan Program Kopdes Merah Putih juga tercermin dari langkah Komisi VI DPR...
- Advertisement -

Baca berita yang ini